Tim Editor
ERA.id - Usai menyebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif menekan laju penularan COVID-19, Presiden Joko Widodo akan menerapkan strategi baru seperti melakukan pembatasan berskala mikro. Kebijakan tersebut merupakan bentuk optimalisasi dari PPKM.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (3/1/2021).
"Arahan bapak Presiden (Joko Widodo) adalah pendekatannya berbasis mikro atau di tingkat lokal, mulai dari tingkat desa, Kampung, RT dan RW. Dan melibatkan dari pusat sampai Satgas terkecil," ujar Airlangga.
Airlangga mengatakan, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pemerintah selama pembatasan berbasis mikro lebih difokuskan pada peningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.
Nantinya, kegiatan ini akan melibatkan stakeholder di daerah mulai dari Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI, dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri. Airlangga mengatakan, mereka nantinya juga akan membantu unutk melakukan penguatan tracing atau pelacakan kontak erat orang yang terinfeksi COVID-19.
"Oleh karena itu pelibatan aktif dari Babinsa, bhabinkamtibmas, Satpol PP, operasi yustisi, TNI-Polri, ini dilakukan bukan hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk melakukan tracing," kata Airlangga.
Dalam kegiatan pembatasan berbasis mikro tersebut, pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat akan tetap terpenuhi. Nantinya, kegiatan tersebut juga akan dievalusi secara berkala.
Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut kegiatan pembatasan berbasis mikro akan difokuskan di 98 daerah yang saat ini melaksanakan PPKM.
"Pemerintah tentu akan memperhatikan kebutuhan masyarakat melalui operasi yang bersifat mikro dan tentu lingkup ini yang akan dievaluasi secara dinamis," kata Airlangga.
"Pemerintah akan mengkonsentrasikan pada 98 daerah yang saat sekarang melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat," imbuhnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan PPKM tak efektif karena implementasi di lapangan dinilai tidak konsisten dan tegas. Terbukti dengan masih tingginya angka mobilitas masyarakat sejak diberlakukannya PPKM.
Karena itu, Jokowi meminta ke depannya implementasi PPKM diperkuat dan para menteri serta kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi lapangan.
"Sehingga saya minta betul-betul turun ke lapangan, ada di lapangan. Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi," kata Jokowi.
