Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo meminta Koordinator PPKM Darurat khusus Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengevaluasi kebijakan PPKM Darurat.
Luhut mengatakan, akan menyerahkan data-data yang ada selama penerapan PPKM Darurat Pulau Jawa dan Bali kepada Jokowi paling lambat besok. Adapun PPKM Darurat Pulau Jawa-Bali sudah berlangsung sejak 3 Juli 2021.
"Presiden minta evaluasi, saya janji besok atau nanti sore cara bertindak apa yang akan kami lakukan dengan datanya yang ada," kata Luhut dalam konferensi pers daring, Kamis (15/7/2021).
Namun, sebelum melapor ke Jokowi, Luhut terlebih dahulu akan meminta masukan sejumlah pihak terkait penerapan PPKM Darurat Pulau Jawa-Bali yang sudah berjalan nyaris dua pekan.
Sementara terkait kemungkinan PPKM Darurat diperpanjang, Luhut tak menjawab tegas. Dia hanya mengatakan, pemerintah masih harus memperhitungkannya dengan cermat sampai kapan PPKM Darurat diterapkan.
"Hati-hati kami melihat ini, PPKM sampai kapan akan lakukan ini, kami amati terus dengan cermat," kata Luhut.
Lebih lanjut, Luhut juga mempertimbangkan kemungkinan adanya pelonggaran di sejumlah sektor ekonomi. Seperti diketahui, selama PPKM Darurat, sektor non esensial dan kritikal dilarang melakukan aktivitas perkantoran dan diwajibkan work from home (WFH). Pusat perbelanjaan, mall, hingga tempat hiburan juga ditutup demi mencegah penyebaran COVID-19.
Luhut mengingatkan, bahwa pandemi COVID-19 ini semakin mengganas dengan kehadirian sejumalah varian baru seperti varian Delta. Oleh karenanya, apabila ada pelonggaran, kegiatan yang menimbulkan kerumunan tetap harus dikurangi.
"Untuk pemulihan ekonomi, ada banyak pertimbangan. Perlu diingat masa inkubasi (COVID-19 varian Delta) ini 2-3 minggu. Sampai 2-3 minggu itu ada yang terjadi. Yang kita gamau, ini gak naik. Jadi kerumumnan ini mau kita kurangi," kata Luhut.
"Ini baru bisa keliatan beberapa waktu kedepan. Ini juga varian delta kan gila penyebarannya 5-6 kali," pungkasnya.
