Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan ada sekitar 2 juta data kasus COVID-19 yang belum terlaporkan. Apa penyebabnya?
Menurut Luhut hal tersebut terjadi karena carut marutnya data dan menjadi tugas pemerintah memperbaiki integrasi data antara pusat dan daerah.
Terkait pernyataan tersebut, Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menjelaskan, dua juta data tersebut bukanlah data kasus positif yang ditutupi. Melainkan kasus-kasus negatif yang belum dilaporkan. Penyebabnya, lantaran banyak laboratorium yang lebih dahulu melaporkan kasus positif agar segera mendapat penanganan, sehingga data kasus negatif tertunda untuk dilaporkan.
"Sebenarnya bukan 2 juta kasus positif yang belum masuk. Tetapi, ada banyak hasil tes negatif yang tertunda untuk dilaporkan oleh laboratorium. Karena jumlah tes yang besar & tenaga entry terbatas, laboratorium cenderung lebih dahulu melaporkan hasil positif agar bisa segera ditindaklanjuti," ujar Jodi melalui keterangan tertulis, Sabtu (6/2/2021).
Pernyataan Luhut, kata Jodi, banyak pihak yang salah mengartikan bahwa dua juta data tak terlaporkan itu menyebabkan positivity rate meningkat. Padahal, yang dimaksud Luhut yaitu dua juta data kasus negatif yang tak terlaporkan membuat positivity rate turun.
"Jadi ketika data tersebut nanti sudah terintegrasi dan dimasukkan, angka positivity rate juga akan turun karena memang banyak data kasus negatif yang tertunda untuk dilaporkan sebelumnya. Jadi artinya bukan ada kasus positif yang ditutupi dan yang ditakutkan terjadi lonjakan rasa-rasanya tidak akan terjadi," papar Jodi.
Pemerintah, kata Jodi, mengakui integrasi data masih menjadi masalah dalam penanganan COVID-19. Karenanya, sejak awal Luhut menekankan agar pemerintah fokus pada integrasi sistem manajemen yang baik, sehingga data yang disampaikan bisa faktual dan nyata.
Jodi bilang, Luhut terus mendorong perwujudan big data kesehatan yang menampung dan mengintegrasikan berbagai sumber data kesehatan, seperti rekam medis elektronik, BPJS Kesehatan, vaksin, dan lain sebagainya.
"Memang ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Tapi Menko Luhut melihat pandemi ini sebagai momentum yang tepat bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem database kita, bukan hanya di bidang kesehatan, tapi lainnya juga. Supaya ke depan kita bisa punya sistem manajemen data yang baik," pungkas Jodi.
