Tim Editor
ERA.id - Mantan politikus Partai Demokrat Roy Suryo menyindir pemerintahan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menurutnya dekat dengan para Buzzer RP, yaitu penyuara politik yang dibayar melalui akun-akun di media sosial.
Roy pun membandingkan era kepemimpinan Jokowi dengan presiden sebelumnya. Dia menyebut di masa pemerintahan Presiden pertama RI Soekarno disebut sebagai orde lama (Orla), dan rezim Soeharto disebut orde baru (Orba).
Kemudian di masa BJ Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikenal dengan rezim era reformasi. Puncaknya, Roy mempertanyakan apakah pantas di era Jokowi disebut rezim buzzer.
"Maka sekarang ini mau disebut apa? Kalau merunut Aliansi Mahasiswa ASLI UGM soal "BuzzerRp" tsb, Apa iya mau disebut OrBuzz = Orde BuzzerRp?" kata Roy di akun Twitternya, Kamis (11/2/2021).
Sebelumnya, Abu Janda alias Permadi Arya mengakui menjadi influencer atau buzzer Jokowi selama kampanye Pilpres 2019. Abu Janda mengaku digaji bulanan oleh tim sukses Jokowi-Ma'ruf Amin.
Pengakuan ini disampaikan Abu Janda dalam acara Blak-blakan sebuah portal media online, Senin (1/2/2021).
"Pak Jokowi itu calon presiden yang paling banyak difitnah dalam sejarah politik Indonesia," ujarnya dalam Blak-blakan Abu Janda soal Rasis dan Islam Arogan.
Abu Janda menjadi influencer atau buzzer selama kampanye Pilpres 2019. Abu Janda mengaku dibayar bulanan. Abu Janda juga ikut keliling ke berbagai kota di Tanah Air, bahkan hingga ke luar negeri.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo ingin masyarakat untuk lebih aktif memberikan kritik kepada pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan perbaikan," ujar Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual dalam acara peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI, Senin (8/2/2021).
Jokowi menilai Ombudsman RI turut berkontribusi memberikan masukan kepada pemerintah mengenai perbaikan pelayanan publik.
"Saya menyadari banyak hal yang sudah kita capai dan juga banyak hal yang perlu kita perbaiki. Saya yakin Ombudsman Republik Indonesia juga telah menemukan berbagai kekurangan yang perlu kami perbaiki," kata Jokowi.
