Tim Editor
ERA.id - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan persediaan vaksin COVID-19 yang dimiliki pemerintah menipis. Hal ini berpotensi menghambat program vaksinasi nasional. Penyebabnya, India mengembargo vaksin AstraZeneca.
Budi mengatakan, embargo vaksin AstraZeneca yang dilakukan India lantaran angka kasus positif COVID-19 di negara tersebut meningkat. Akibatnya, jatah vaksin untuk Indonesia pun terhambat.
India merupakan salah satu negara yang memproduksi vaksin terbesar di Asia setelah China. Adapun vaksin COVID-19 yang diproduksi di India adalah Novavax dan AstraZeneca.
"Akibatnya kurang supply, jadi direalokasi lagi. Jadi kita harusnya dapat jatah ini sekitar 11,7 juta dosis di Maret-April, dapetnya kaya kemarin cuma 1,1 juta dosis. Yang 10,6 juta dosis nyangkut (di India)," ungkap Budi dalam acara Charta Politika Indonesia, Minggu (28/3/2021).
Lebih lanjut, mantan wakil menteri badan usaha milik negara (BUMN) itu menyebut, persediaan vaksin COVID-19 yang dimiliki pemerintah hanya sebanyak tujuh juta dosis di bulan April. Vaksin tersebut merupakan vaksin Sinovac yang diproduksi PT Bio Farma (Persero).
Bio Farma, kata Budi, sedang melakukan pembersihan dan peningkatan kapasitas mesin untuk memproduksi vaksin. Sehingga, stok vaksin hanya tersisa sedikit.
"Bulan Maret kebetulan Sinovacnya masih cukup banyak. Saya mau lapor, bulan April Sinovacnya cuma tujuh Juta, karena sedang di-cleansing si mesinnya Bio Farma untuk bisa di-upgrade," papar Budi.
"Jadi saya cuma punya tujuh juta stock dari Sinovac. Tadinya saya pikir bisa dapat 7,5 (juta dosis) dari AstraZeneca, jadi (total) 15 juta," imbuhnya.
Akibat menipisnya persediaan vaksin COVID-19 ini, Budi mengaku dampaknya adalah menghambat program vaksinasi virus Corona yang saat ini tengah berjalan. Padahal, saat ini pemerintah telah berhasil melakukan vaksinasi sebanyak 5.000 orang per hari, bahkan sempat mencapai 10.000 per hari.
Namun, dengan hanya tersisa tujuh juta dosis vaksin COVID-19 saja, maka laju vaksinasi akan menurun. Budi juga memprediksi hanya mampu melakukan vaksinasi selama 14 hari dengan sisa vaksin yang ada.
"Yang ingin saya sampaikan bulan April kita akan short, laju penyuntikan kita sudah 500 ribu perhari kalau kita punya cuma 7 juta artinya 14 hari," kata Budi.
Budi pun mengaku sedang memikirkan cara bagaimana menahan stok yang ada untuk vaksinasi. "Saya sekarang sedang atur malam ini bagaimana sisa yang ada pelan-pelan kita tahan," katanya
Oleh karena itu, dia meminta agar kepala daerah mulai mengimbau warganya agar mengurangi laju mobilisiasi. Tujuannya untuk mencegah melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia.
"Mobilitasnya disabar-sabarin dulu supaya jangan ada lonjakan," tegasnya.
Untuk diketahui, pemerintah menargetkan 181,4 juta dari total jumlah penduduk di Indonesia untuk divaksinasi. Harapannya agar bisa mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.
Adapun program vaksinasi COVID-19 sudah mulai berjalan sejak 13 Januari 2021. Pemerintah pun optimis dapat menyelesaikannya dalam waktu satu tahun.
