Tim Editor
ERA.id - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengusulkan agar pemerintah memberikan vaksin COVID-19 gratis kepada masyarakat yang melakukan perjalanan darat. Hal ini untuk mengantisipasi arus balik mudik Lebaran 2021.
Usulan tersebut, kata Budi, masih akan dibahas lebih lanjut dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Kami mengusulkan nanti pak Menko dan pak Menkes memberikan vaksin yang gratis kepada mereka yang melakukan perjalanan darat," ujar Budi dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (10/5/2021).
Budi mempredeksi, akan ada sebanyak 3,6 juta orang melakukan arus balik mudik pascalebaran 2021 atau tepatnya pada Minggu (16/5/2021). Untuk mengantisipasi penularan COVID-19 pascaberangkat dari kampung halaman, Budi mengimbau agar masyarakat menunda kepulangan.
Selain itu, dia juga mengusulkan untuk dilakukan tracing yang intensif di beberapa tempat yang konsentrasinya besar.
"Katakanlah di Ngawi, Madiun, Surabaya, Solo, Yogya, Semarang, Cirebon, Jakarta, bahkan yang dari Sumatera di Bakauheni dilakukan tracing yang intensif," kata Budi.
Lebih lanjut, Budi menyampaikan, pemerintah telah melarang penerbangan carter internasional beroperasi selama larangan mudik periode 6-17 Mei 2021. Karena itu, dia mengimbau bagi para tenaga kerja untuk menunda perjalanannya ke Indonesia.
"Berkaitan penggunaan pesawat udara, tadi sudah disetujui bahwa tidak ada penerbangan carter selama masa larangan mudik ini. Sehingga kalau ada tenaga-tenaga kerja disarankan menunda perjalanan," tegas Budi.
Sedangkan untuk megantisipasi kepualangan pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia di sejumlah titik perbatasan seperti Kepualaun Riau dan Kalimantan, Budi mengaku telah menyiapkan kapal dan bus untuk ke tujuan akhir masing-masing PMI.
"Perlu satu konsentrasi dari kepulangan PMI dari Malaysia, baik di titik Kepulauan Riau, maupun di titik Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Oleh karena itu Kemenhub menyiapkan kapal-kapal untuk tujuan akhir dan juga bus," kata Budi.
"Tadi sudah disepakati bahwa TNI dengan komandan pangdam akan ambil alih satu pengelolaan di dua titik. Yakni Kepri dan Kalimantan Barat," pungkasnya.
