Tim Editor
ERA.id - Pemerintah bakal membuka sekolah dan memulai pembelajaran tatap muka pada awal Tahun Ajaran 2021/2022 pada Juli mendatang meskipun pandemi COVID-19 masih melanda.
Untuk mencegah terjadinya klaster baru dan lonjakan kasus COVID-19, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan sejumlah ketentuan apabila sekolah akan kembali dibuka.
Salah satunya adalah kapasitas murid yang masuk hanya diperbolehkan sebanyak 25 persen saja. Sebelumnya, pemerintah memperbolehkan jumlah murid yang masuk sebanyak 50 persen dari kapisitas kelas biasanya.
"Bapak Presiden (Joko Widodo) meminta pendidikan tatap muka dijalankan dengan ekstra hati-hati, dilakukan tatap muka terbatas. Terbatasnya apa? pertama hanya boleh maksimal 25 persen dari murid yang hadir," kata Budi dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (7/6/2021).
Kemudian, pembelajaran tatap muka di sekolah hanya boleh dilakukan sebanyak dua kali dalam sepekan dan maksimal dari tiap pembelajaran tatap muka selama dua jam.
Selain itu, Budi juga menekankan, bahwa orangtua murid memiliki hak untuk mengizinkan atau tidak anaknya pergi ke sekolah.
"Tidak boleh dari dua hari seminggu. Jadi seminggu hanya boleh dua hari maksimal melakukan tatap muka. Kemudian maksimal sehari hanya boleh dua jam. Jadi dipastikan pendidikan dilakukan dengan metode tatap muka yang terbatas," kata Budi.
"Opsi untuk menghadirkan anak ke sekolah adalah pilihan orangtua," imbuhnya.
Menkes juga meminta agar sekolah yang akan kembali dibuka harus memastikan guru maupun tenaga pengajarnya sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dia juga meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan pemberian vaksinasi kepada guru dan tenaga pengajar.
Seperti diketahui, guru dan tenaga pengajar masuk dalam prioritas penerima vaksin COVID-19 tahap kedua. Hal ini dalam rangka akan kembali dibukanya sekolah untuk pemebelajaran tatap muka dan menekan penularan virus Corona di lingkungan sekolah.
"Semua guru harus selesai vaksinasi, jadi mohon bantuan kepala daerah karena vaksinnya kita kirim ke kepala daerah prioritaskan guru dan lansia. Terutama guru-guru-guru harus divaksinasi sebelum tatap muka terbatas dilaksanakan," kata Budi.
