Tim Editor
ERA.id - Pemerintah berencana kembali membuka sekolah dan pembelajaran tatap muka (PTM). Rencananya PTM dimulai awal Tahun Ajaran 2021/2022 pada awal Juli 2021, kendati masih terjadi kenaikan kasus COVID-19.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menegaskan, rencana PTM tidak bersifat nasional dan serentak. Keputusan tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah yang mengetahui kondisi COVID-19 di wilayahnya masing-masing.
"Saya kira publik harus dikasih tahu itu bahwa PTM ini tidak secara serentak dan nasional. Jadi tetap sepenuhnya kewenangan pemda-pemda," ujar Huda kepada wartawan, Selasa (8/6/2021).
Selain itu, kata Huda, orangtua murid juga memiliki hak penuh untuk menentukan apakah anaknya boleh mengikuti PTM atau tetap menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring. Artinya, kebijakan tersebut tidak memaksa seluruh siswa dan sekolah untuk kembali menjalankan PTM.
"Penting sekali disampaikan bahwa sepenuhnya orangtua siswa punya hak untuk memilih apakah tetep mau PJJ atau PTM. Jadi tidak ada paksaan sama sekali terkait ini semuanya," kata Huda.
Lebih lanjut, Huda mengatakan, Komisi pendidikan akan terus memantau perkembangan kasus COVID-19 secara nasional sebelum PTM benar-benar dilakukan. Apabila tren kasus melandai, maka PTM bisa dilanjutkan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Salah satunya adalah PTM terbatas, seperti hanya membolehkan PTM digelar dua kali dalam sepekan dan hanya dua jam per hari. Huda juga meminta sekolah-sekolah yang berencana mengadakan PTM untuk melakukan berbagai simulasi dan memastikan protokol kesehatan selama PTM berlangsung tetap dilakukan secara ketat.
"Kita lihat perkembangan sampai akhir Juni apakah trennya akan semakin naik atau tidak atau bahkan bisa melandai. Sambil sekolah melakukan persiapan-persiapan sesuai dengan protokol kesehatan plus melakukan simulasi-simulasi," kata Huda.
Huda menegaskan, meskipun pandemi COVID-19 masih terjadi dan belum diketahui kapan berakhirnya, namun harus diakui PTM sangat dibutuhkan oleh anak siswa saat ini. Sebab, berdasarkan data yang diterimanya telah menunjukkan banyak pelajar di Indonesia yang mengalami learning loss atau ketinggalan pelajaran akibat PJJ.
"Memang jujur harus diakui ada kebutuhan untuk secepatnya tatap muka, karena learning loss ini sudah terjadi," kata Huda.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan pembelajaran tatap muka kembali dibuka pada awal Juli mendatang, setelah selama satu tahun terakhir kegiatan belajar mengajar dilakukan jarak jauh secara daring.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan, kebijakan tersebut untuk menghindari learning loss alias ketinggalan pelajaran yang dialami banyak siswa selama pandemi COVID-19.
"Ini adalah kebijakan yang menjawab tantangan bahwa kita tidak bisa menciptakan satu generasi yang mengalami learning loss yang tidak bisa dikembalikan lagi," ujar Nadiem dalam acara diskusi Hardiknas secara daring, Rabu (5/5).
