Tim Editor
ERA.id - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendorong berbagai pihak untuk melakukan riset lebih mendalam terkait penyebab kenaikan angka kematian ibu (AKI) yang tidak kunjung menurun.
"Lihat angka kejadian, apa penyebabnya, dan dimana saja jumlah AKI meningkat," ujar Moeldoko saat menerima audiensi perwakilan United Nations Population Fund (UNFPA) di Gedung Bina Graha Jakarta dikutip dari Antara, Jumat (11/6/2021).
Moeldoko menjelaskan isu kenaikan AKI sudah sampai kepada Presiden pada saat sidang kabinet. Presiden, telah memerintahkan kementerian/lembaga terkait agar semakin serius menekan jumlah AKI sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2020-2024 sebanyak 183 per 100.000 kelahiran hidup.
Moeldoko menyampaikan isu AKI juga menjadi perhatian Ibu Negara yang telah mengajak istri Wakil Presiden, istri para menteri, hingga istri pemimpin lembaga untuk melakukan gerakan menekan AKI.
"Termasuk juga di Kantor Staf Presiden melalui Kedeputian II. Dengan begitu, pemerintah punya keyakinan dan semangat yang sama untuk menurunkan AKI," tuturnya.
Moeldoko berharap UNFPA terus meningkatkan kerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk membantu penurunan AKI. "Perluas juga jangkauannya dengan menggandeng komunitas ibu-ibu yang memiliki gerakan sama dalam menurunkan AKI, sehingga bisa menghadirkan gerakan yang masif," kata Moeldoko.
Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Brian Sri Prahastuti mengungkapkan, KSP bersama UNFPA telah melakukan kajian efektivitas pertolongan persalinan melalui Jaminan Pembiayaan Pelayanan Persalinan (Jampersal) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Nantinya, hasil kajian itu akan jadi rekomendasi untuk Kementerian Kesehatan," ujar Brian.
UNFPA bekerja sama dengan pemerintah Indonesia sejak 1972 dan memberikan bantuan teknis untuk berbagai kementerian dan lembaga di bidang kesehatan ibu, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, program HIV/AIDS, gender, kependudukan, termasuk respons terhadap bencana.
Kesehatan ibu merupakan salah satu komponen program utama dalam Program Kerja Sama Pemerintah RI dan UNFPA ke-10 yang diselaraskan untuk mendukung program prioritas yang disebutkan dalam RPJMN 2020-2024 dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.
Kepala Perwakilan UNFPA untuk Indonesia Anjali Sen menjelaskan AKI di Indonesia harus menjadi perhatian yang sama besarnya dengan isu stunting. “Apalagi sudah masuk RPJMN, maka perlu ada gerakan untuk mempercepat penurunan AKI,” kata Anjali.
Sementara Asisten Representatif UNFPA Melania Hidayat berharap peran strategis KSP bisa menggerakkan lagi komitmen setiap pihak dalam mewujudkan penurunan AKI. Salah satunya melalui peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, khususnya bidan.
"Rasio jumlah bidan di Indonesia termasuk paling tinggi dibandingkan negara lain. Seharusnya Indonesia mampu selesaikan isu AKI," kata Melania.
