Tim Editor
ERA.id - Ketua DPR RI Pun Maharani meminta pemerintah memutuskan diperpanjang atau tidaknya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berdasarkan data dan fakta yang transparan kepada masyarkat.
"PPKM Darurat akan diperpanjang atau tidak, harus diputuskan berdasarkan data yang juga transparan ke publik. PPKM Darurat diperpanjang atau tidak, juga harus segera ada kepastian ke publik dengan argumentasi dan tujuan yang berlandaskan data dan fakta," ujar Puan memlalui keterangan terulis, Senin (19/7/2021).
Puan mengatakan, data yang ditampilkan kepada publik bukan hanya sebatas angka-angka penambahan kasus COVID-19 di Indonesia saja. Tetapi, dia meminta agar pemerintah terbuka terkait masyarakat yang menjalani isolasi mandiri (isoman). Dia pun meminta pemerintah pusat dan daerah memberikan solusi yang sama besarnya bagi kalangan ini.
"Pastikan mereka yang menjalani isoman juga mendapatkan akses dan layanan untuk berobat dengan mudah dan cepat, di kondisi yang masuk kategori tidak perlu ke rumah sakit sekalipun," tegas Puan.
Puan juga meminta pemerintah memberikan argumen yang kuat bahwa PPKM Darurat adalah solusi terbaik bagi rakyat di tengah kondisi pandemi COVID-19.
"Berikan pemahaman yang lebih baik ke masyarakat bahwa pembatasan mobilitas dan aktivitas yang harus dilakukan saat ini memang harus dilakukan. Jawab juga kesabaran rakyat menjalaninya dengan hasil nyata pengendalian dan penanganan pandemi," kata Puan.
Lebih lanjut, politisi PDIP itu menyinggung mengenai refocusing anggaran. Menurutnya, anggaran yang ada saat ini bisa diarahkan pula untuk menjadi solusi bagi masyarakat yang menjalani isoman.
Dia menegaskan, inisiatif-inisiatif yang dilakukan terkait refocusing anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun semestinya dipastikan tidak sekadar prosedural tetapi benar-benar substantif dan solutif.
"Kalau anggaran ada, delivery dalam program hingga ke daerah adalah tantangan yang butuh diselesaikan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Jadikan program bersama, yang melibatkan juga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dengan anggaran dari APBN sekalipun," kata Puan.
Puan mendorong pula kehadiran dapur umum dan lebih banyak program pro-rakyat, di tengah situasi yang bagi rakyat banyak berdampak besar ini.
"Mereka yang sakit dan keluarganya tidak hanya butuh pengobatan tetapi juga dukungan sosial yang nyata, bahkan untuk kepastian pemenuhan kebutuhan makan selama menjalani pengobatan atau isoman," katanya.
Tak hanya bagi bagi yang sakit, rakyat yang sehat juga tetap harus dipastikan mampu bertahan dalam himpitan ekonomi. Data mengenai bantuan sosial pun harus terus diperbaiki untuk memastikan akurasi dan kebermanfaatannya.
"Tidak semua orang punya tabungan atau sumber-sumber penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal mereka sehari-hari bila tak ada kebijakan nyata dari pemerintah dan uluran tangan banyak pihak," tegas Puan.
Langkah dan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran, termasuk refocusing anggaran, menurut Puan adalah bentuk nyata apresiasi dan pengimbangan beragam solidaritas yang terus ada dan tumbuh di masyarakat.
"Kepercayaan rakyat harus terus dijaga lewat beragam cara. Jangan sampai rakyat berputus asa dan menganggap negara tidak ada atau abai. Jangan buka celah sekecil apa pun untuk itu," tegas Puan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajaran menterinya untuk mengevaluasi pelaksanaan PPKM Darurat sebelum memutuskan akan diperpanjang atau tidak. Menurutnya, hal ini penting karena banyak menjadi pertanyaan di tengah masyrakat.
"PPKM Darurat mau diperpanjang atau tidak. Kalau diperpanjang sampai kapan. Ini sensitif," kata Jokowi saat membuka Rapat Terbatas pada Jumat (16/7).
