Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah berhati-hati mengambil kebijakan di tengah pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan saat memberi pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia pada Senin (19/7/2021).
Jokowi mengaku memahami aspirasi masyarkat yang meminta adanya pelonggaran kegiatan sosial maupun ekonomi, di tengah pembatasan kegiatan masyarakat demi menekan laju penularan COVID-19. Namun, hal itu hanya bisa dilakukan apabila kasus penularan rendah.
"Saya paham ada aspirasi masyarakat agar kegiatan sosial dan ekonomi bisa dilonggarkan. Hal semacam ini bisa dilakukan jika kasus penularan rendah. Jika kasus kronis yang masuk ke rumah sakit juga rendah," kata Jokowi.
Tetapi, jika kasus penularan sedang melonjak hingga menyebabkan pelayanan kesehatan kewalahan menangani pasien, maka akan menyebabkan fasilitas kesehatan menjadi kolaps. Karena itulah, Jokowi meminta para kepala daerah untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan.
"Bayangkan kalau pembatasan ini dilonggarkan kemudian kasusnya naik lagi dan kemudian rumah sakit tidak mampu menampung pasien pasien yang ada, ini juga akan menyebabkan fasilitas kesehatan kita menjadi kolaps," kata Jokowi.
"Hati-hati juga dengan ini," tegasnya.
Di samping itu, Jokowi menekankan pentingnya sosialisasi protokol kesehatan dari kepala daerah kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing. Dia menegaskan, disiplin penerapan protokol kesehatan adalah kunci untuk mengendalikan pandemi COVID-19 di Tanah Air.
Selain itu, dia juga meminta kepala daerah untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 agar segera tercipta kekebalan kelompok atau herd immunity.
"Kuncinya sebetulnya hanya dua sekarang ini, hanya ada dua, mempercepat vaksinasi, sekali lagi mempercepat vaksinasi. Yang kedua kedisiplinan protokol kesehatan utamanya masker, pakai masker," tegasnya.
Untuk itu, Jokowi meminta para kepala daerah beserta jajarannya fokus dan bertanggung jawab dalam penanganan pandemi COVID-19. Dia memastikan, pemerintah pusat akan memberikan dukungan jika daerah membutuhkan.
Asalkan, kata Jokowi, kepemimpinan kepala daerah di lapangan dijalankan dengan maksimal. Dia meminta hal tersebut agar diperhatikan oleh seluruh tingkatan kepala daerah mulai dari kepala desa hingga gubuernur.
"Kembali lagi kuncinya adalah kepemimpinan lapangan mulai dari kepala daerah camat kepala desa dan Lurah, termasuk didalamnya adalah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh sosial dan organisasi sosial dan keagamaan di tingkat lokal bawah," pungkasnya.
