Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo memberi sinyal pemerintah belum bisa melonggarkan pembatasan masyarakat lantaran kasus COVID-19 masih tinggi. Hal itu dia sampaikan saat memberi pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia pada Senin (19/7/2021).
Jokowi mengatakan, pelonggaran pembatasan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat bisa dilakukan apabila kasus penularan COVID-19 sudah rendah dan jika kasus dengan gejala berat yang masuk ke rumah sakit semakin sedikit.
"Saya paham ada aspirasi masyarakat agar kegiatan sosial dan ekonomi bisa dilonggarkan. Hal semacam ini bisa dilakukan jika kasus penularan rendah. jika kasus kronis yang masuk ke rumah sakit juga rendah," ujar Jokowi seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (20/7/2021).
Namun, pembatasan kegiatan masih harus dilakukan jika angka kasus masih tinggi dan keterisian pasien di rumah sakit juga bertambah banyak. Jika dilonggarkan, menurut Jokowi akan berdampak pada kolapsnya fasilitas kesehatan yang ada saat ini.
"Bayangkan, kalau pembatasan ini dilonggarkan, kemudian kasusnya naik lagi, dan kemudian rumah sakit tidak mampu menampung pasien-pasien yang ada, ini juga akan menyebabkan fasilitas kesehatan kita menjadi kolaps. Hati-hati juga dengan ini," tegas Jokowi.
Jokoi menambahkan, pandemi COVID-19 yang melanda dunia belum bisa dipastikan kapan berakahirnya. Dia juga memprediksi pandemi akan semakin panjang lantaran kemunculan varian baru virus SARS-CoV-2. Apalagi, baru-baru ini Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan bakal ada varian baru yang lebih ganas.
Untuk bisa selamat dari hal tersebut, Jokowi menyebut pemerintah masih membutuhkan nafas yang panjang dalam penganan pandemi di Tanah Air.
"Setelah varian pertama kemudian datang varian Delta, tiga hari yang lalu WHO menyampaikan diperkirakan akan muncul lagi varian baru, varian baru lagi, dan ini akan menyebabkan pendemi bisa lebih panjang dari yang kita perkirakan. Artinya kita butuh ketahanan napas yang panjang," kata Jokowi.
Seperti diketahui, selama dua pekan ini Pulau Jawa dan Bali menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang sudah dimulai sejak 3 Juli 2021 dan berakhir pada hari ini 20 Juli 2021.
Namun, hingga hari terakhir belum ada tanda-tanda pengumuman apakah PPKM Darurat akan diperpanjang atau tidak.
Juru Bicara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menyebut, belum ada keputusan lebih lanjut terkait pelaksanaan PPKM Darurat khusus Pulau Jawa dan Bali.
"Belum diputuskan, masih dibahas," kata Jodi kepada ERA.id, Selasa (20/7/2021).
