Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, realisasi anggaran daerah untuk bantuan sosial selama pandemi COVID-19 masih belum maksimal disalurkan ke masyarakat. Dari catatannya, rata-rata baru tersalurkan sekitar 20 persen dari total anggaran yang ada.
Jokowi lantas merinci tiga jenis bantuan sosial yang realisasinya masih seret, yaitu bantuan untuk pelaku UMKM, dana bansos, dan dana desa.
"Percepatan bantuan sosial dan percepatan belanja daerah. Saya melihat, ini saya melihat angka-angka yang berkaitan dengan dana UMKM, dana bansos, dana desa," kata Jokowi saat memberi pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia yang dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (20/7/2021).
Untuk dana UMKM, Jokowi mengungkapkan, dari total anggaran sebanyak Rp13,3 triliun untuk seluruh daerah di Indonesia, yang baru teralisasi hanya Rp2,3 triliun. Sementara untuk anggaran perlindungan sosial, dari total Rp12,1 triliun, realisasinya hanya Rp2,3 triliun.
"Belum ada 20 persen semuanya. Padahal rakyat menunggu ini, rakyat butuh sekali," kata Jokowi.
Kemudian untuk dana bantuan langsung tunai (BLT) desa, pemerintah pusat menganggaran Rp28 triliun. Namun, hingga saat ini daerah baru merealisasikannya sebanyak Rp5,6 triliun atau baru sekitar 25 persen dari total anggaran.
Melihat data tersebut, Jokowi kemudian meminta seluruh kepala daerah untuk mempercepat penyaluran anggaran-anggaran untuk bantuan sosial kepada masyarakat, khususnya mereka yang terdampak pandemi COVID-19.
"Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat. Saya minta kepemimpian di lapangan yang kuat itu betul-betul kita munculkan agar rakyat tahu bahwa kita berada di kanan kiri mereka," pungkasnya.
