Tim Editor
ERA.id - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan oleh pemerintah selama beberapa waktu terakhir telah berhasil menurunkan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit.
Selain terlihat di seluruh provinsi di Pulau Jawa, penurunan BOR juga tampak secara nasional.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (15/8).
“Alhamdulillah BOR di Jakarta sudah berada di kisaran 29,4 persen. Di Jawa Barat 32 persen, di Jawa Tengah 38,3 persen, di Jawa Timur 52,3 persen, di Banten 33,4 persen, di Daerah Istimewa Yogyakarta 54,7 persen,” jelas Presiden.
“Juga BOR di Wisma Atlet yang juga sudah turun di angka 19,64 persen. Secara nasional, BOR nasional kita berada di angka 48,14 persen,” tambahnya.
Seiring dengan hal tersebut, Presiden meminta agar vaksinasi Covid-19 harian terus dipercepat. Menurut Presiden, saat ini vaksinasi harian secara nasional telah mencapai 1,6 juta suntikan dalam satu hari pada puncaknya.
Selain itu, Kepala Negara juga meminta untuk dilakukan isolasi terpusat yang memegang peranan penting dalam mengendalikan penyebaran Covid-19. Demikian juga dengan pengetesan dan penelusuran kasus konfirmasi positif Covid-19 yang diminta untuk terus ditingkatkan.
“Seminggu terakhir, saya melihat angka testing kita berkisar di antara 130 ribu sampai 140 ribu dan untuk indikator tracing kita di antara 5 sampai 7. Meskipun ini masih berada di kategori sedang, tetapi saya patut mengapresiasi karena ada peningkatan,” ungkapnya.
“Testing harus terus diperbanyak agar kita mengetahui mereka yang terpapar sehingga segera bisa ditangani dan tidak menularkan kepada orang lain,” tandasnya.
Sementara itu, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menyebut pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah. Adapun terkait dengan skema pembatasan mobilitas ganjil genap juga akan mengikuti keputusan PPKM level 4.
"Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa keputusan dari pemerintah. Kalau memang PPKM level 4 diperpanjang, tentu kebijakan ganjil genap akan kita perpanjang dan evaluasi," kata Sambodo di depan Gedung DPR, Senin (16/8/2021).
Sambodo lantas membeberkan hasil evaluasi pembatasan mobilitas dengan skema ganjil genap yang telah berlangsung selama satu pekan. Ia menyebut, sangat sedikit masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan melintas di 8 titik ganjil genap dengan pelat kendaraan yang berbeda dengan tanggal.
Kedepan, ia mengungkap akan mengevaluasi kebijakan ganjil genap tersebut. Termasuk dengan apakah ganjil genap akan terus diberlakukan dan ditambah titik lokasinya.
"Kedepan kita akan lihat dan evaluasi dengan stakeholder terkait, apakah tetap 8 kawasan ini atau dikurangi atau mungkin ditambah. Karena secara fakta dan data menunjukkan, ganjil genap itu cukup efektif untuk mengurangi mobilitas di 8 kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan ganjil genap," tukasnya.
