Tim Editor
ERA.id - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai, Indonesia tak berdaya menghadapi pandemi COVID-19 lantaran memiliki ketergantungan yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara lain.
Indonesia, kata Muhaimin, sebelumnya tidak membangun ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Akibatnya, obat hingga vaksin harus sangat bergantung pada negara lain.
"Obat-obatan, vaksinasi, vaksin sendiri benar-benar bergantung pada negara lain. Karena kita tak berdaya betul dalam membangun teknologi dan IPTEK di bidang kesehatan," ujar Muhaimin dalam pidato kebangsaan ketua umum partai politik yang digelar CSIS Indonesia secara daring, Kamis (19/8/2021).
Hal itu, kata Muhaimin, juga terlihat dari dari kebijakan harga rapid test, swab test, dan PCR yang berubah-ubah. Seharusnya, kata dia, Indonesia perlu memproduksi teknologi dan ilmu pengetahuan sendiri agar tidak ketergantungan kepada negara lain.
"Kita harus memproduksi teknologi dan ilmu pengetahuan sendiri. Ini mau tak mau harus dijalankan, karena peristiwa sekarang ini menunjukkan ketergantungan besar kita dari negara lain," ucapnya.
Wakil Ketua DPR RI itu juga mengkritisi cara pemerintah mengatasi pandemi COVID-19 yang tak melibatkan banyak pihak dalam satu tahun pertama. Akibatnya, banyak dampak negatifnya seperti kelambanan dan kurang melibatkan masyarakat.
Bahkan beberapa kebijakan juga kontra produktif, seperti kontroversi menutup masjid, penolakan vaksin, orang tidak percaya COVID-19 dan sebagainya.
"Ketika mengatasi krisis pandemi ini pemerintah menggunakan cara yang top down selama setahun pertama. Memang ingin berbuat yang terbaik sehingga melaksanakan semua daya upaya dan tak melibatkan semua pihak dalam mengatasi krisis pandemi ini," kata Muhaimin.
Namun, menurutnya saat ini terlihat hasilnya pemerintah bekerja sama dengan banyak kalangan. Khususnya dalam program vaksinasi yang bisa dilakukan dengan cepat.
"Ini menunjukkan pola kerja negara dan pemerintah benar-benar melaksanakan demokrasi yang sesungguhnya bukan hanya demokrasi lima tahunan, tapi demokrasi yang partisipatorif dalam setiap kebijakan, dalam setiap tindakan," pungkasnya.
