Tim Editor
ERA.id - Ketua Majelis Penasehat Partai (MPP) PAN Hatta Rajasa menyinggung sal wacana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang belakangan kembali muncul. Dia lantas mempertanyakan siapa yang bisa menjamin bahwa perubahan UUD 1945 hanya terbatas untuk memasukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
"Pertanyaan saya atau mungkin banyak pertanyaan kita semua, pertama ke arah mana amandemen akan dilakukan. Kedua, siapa yang bisa jamin amandemen hanya terbatas," kata Hatta di acara HUT ke-23 PAN yang digelar secara daring, Senin (23/8/2021).
Hatta juga mengkritisi argumentasi untuk menghidupkan PPHN. Menurutnya, tidak tepat jika saat ini pembangunan tidak memiliki arah atau haluan.
Hatta mengatakan, reformasi lahir bukan tanpa diiringi dengan perencanaan pembangunan nasional. Lagipula, tanpa adanya Garis Besar Haluan Negara (GBHN), bukan berarti negara ini tidak memiliki arah pembangunan. Oleh karenanya, argumen untuk menghidupkan PPHN dinilai sesat pikir.
"Selama ini sejarah reformasi pembangunan seakan-akan dikatakan tidak memiliki arah atau haluan. Apa betul demikian? Apakah reformasi gegabah dengan demikian saja? Melakukan pembangunan tanpa arah, seakan reformasi tidak memikirkan arah pembangunan. Jelas ini sesat pikir," kata Hatta.
Hatta mengatakan, arah pembangunan itu sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Perundang-undangan ini sedang dievaluasi Bappenas untuk 2025-2050.
Bahkan, kata Hatta, RPJPN lebih rinci dan lengkap mengatur arah, sasaran, dan target pembangunan daripada GBHN.
Dia juga mempertanyakan, siapa yang bisa menjamin amandemen UUD 1945 tidak melebar hingga mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurutnya, isu mengenai masa jabatan presiden juga perlu mendapat perhatian sebab bisa menimbulkan kegaduhan baru.
"Siapa yang bisa menjamin amandemen terbatas tak buat kegaduhan baru seiring dengan isu-isu tiga periode. Suara itu dimunculkan oleh kelompok-kelompok tertentu dan akhir-akhir ini ada isu juga perpanjangan sampai 2027 termasuk anggota dewan sekaligus," kata Hatta.
Meski begitu, Hatta mengatakan, amandemen sah saja dilakukan. Dia hanya berharap kader PAN harus melanjutkan agenda demokrasi dan meluruskan penyalahgunaan reformasi.
"Apakah demikian amandemen tidak boleh? Oh tidak sah-sah saja dan bisa dilakukan. Tetapi, kita betul-betul tetap dapat melanjutkan agenda demokrasi dan meluruskan penyalahgunaan reformasi agar kuat tetap menjadi partai yang menjadi harapan rakyat," pungkasnya.
