Tegas! Soal Kepala Daerah dapat Vaksin Booster, Kemenkes: Cuma Buat Nakes Bukan Pejabat

Tim Editor

Presiden Joko Widodo (Dok. BPMI)

ERA.id - Juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi buka suara soal pengakuan sejumlah pejabat dapat vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster.

Nadia menegaskan, hingga saat ini aturan dari Kemenkes sangat jelas yaitu vaksin booster hanya diberikan kepada tenaga kesehatan.

Aturan itu juga sudah tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: HK.02.01/1/1919/2021 tentang Vaksinasi Dosis Ketiga Bagi Seluruh Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang yang Bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

"Sesuai dengan surat edaran, bahwa pemberian vaksinasi dosis ketiga atau booster ini hanya diberikan kepada tenaga kesehatan," tegas Nadia dalam acara rilis survei Indikator Politik Indonesia secara daring, Rabu (25/8/2021).


Untuk diketahui, dalam SE yang dimaksud ditegaskan bahwa vaksin booster hanya digunakan kepada nakes dan menggunakan vaksin Covid-19 mereka Moderna.

Nadia juga menjelaskan, pemberian vaksin booster ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, dan bukan lagi tanggung jawab Kementerian Kesehatan.

Kemenkes sendiri sudah menggandeng auditor untuk mengevaluasi ketepatan sasaran dari vaksin booster tersebut.

"(Pemberian vaksin booster) ini sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Karena pak Menkes (Budi Gunadi Sadikin) sudah menggandeng auditor-auditor dalam pelaksanaan evaluasi mengenai ketepatan sasaran ini," kata Nadia.

"Jadi sampai sekarang tentunya vaksinasi booster ini hanya diberikan kepada tenaga kesehatan," kata Nadia.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham sempat menyinggung masalah itu.

Dia mengutip temuan LaporCovid-19 bahwa sejumlah pejabat sudah menerima vaksin booster jenis Moderna. Padahal seharusnya vaksin tersebut diperuntukan bagi tenaga kesehatan.

"Menariknya kok pejabat buru-buru ya mau menggunakan vaksin booster tersebut, khususnya Moderna. Karena menurut temuan LaporCovid-19 diduga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan gubernur Kaltim sudah menerima vaksin ketiga atau vaksin booster yang jenis Moderna," kata Aliyah dalam RDP bersama Menkes di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Masalah pejabat mendapat vaksin booster ini mecuat setelah adanya pengakuan dari sejumlah pejabat pusat dan daerah. Pengakuan itu bahkan dilakukan di hadapan Presiden Joko Widodo.

Hal itu terungkap dalam obrolan sejumlah pejabat daerah dan pusat saat Jokowi meninjau vaksinasi Covid-19 di Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (24/8/2021). Rekaman obrolan tersebut sempat disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, namun kini telah dihapus.
 
Dalam perbincangan itu, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengaku sudah menerima suntikan vaksin booster.

"Saya sudah booster cuma Moderna," kata Isran.

Menhan Prabowo lantas menimpali dan bertanya ke Jokowi apakah sudah mendapatkan booster. "Sudah booster semua, Pak. Presiden belum ya?" tanya Prabowo.

Jokowi mengaku belum mendapatkan booster dan memilih menunggu saja. "Nggak, saya nunggu Pfizer," kata Jokowi.

Tag: booster vaksin vaksin booster pejabat suntik vaksin booster

Bagikan: