Seleksi PPPK Guru Honorer Bermasalah, DPR Minta Nadiem Tunda Pengumuman

| 23 Sep 2021 13:12
Seleksi PPPK Guru Honorer Bermasalah, DPR Minta Nadiem Tunda Pengumuman
Syaiful Huda (dpr.go.id)

ERA.id - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menunda pengumuman hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru yang recananya akan diumumkan pada 24 September 2021.

"Kami meminta agar rencana pengumuman hasil seleksi PPPK untuk Guru Honorer tahap I hari Jumat (24/9) besok baiknya ditunda hingga adanya kepastian besaran tambahan poin afirmasi bagi para guru honorer dalam seleksi-seleksi selanjutnya," ujar Huda dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Mendikbudristek, Kamis (23/9/2021).

Huda mengatakan, masih banyak masalah yang dikeluhkan para guru honorer dalam seleksi tahap I PPPK. Berbagai permasalahan tersebut di antaranya terjadi kesimpangsiuran standar prosedur terkait jadwal dan perlengkapan yang dikeluarkan oleh pelaksana pusat.

Hal tersebut, kata Huda, menyebabkan banyak peserta tidak dapat mengikuti ujian seleksi PPPK. Selain itu juga ada perlakuan yang berbeda pada peserta seleksi PPPK guru.

"Kondisi ini berakibat banyak peserta tidak dapat mengikuti ujian seleksi PPPK dan perbedaan perlakukan kepada peserta ujian akibat kebijakan yang tidak konsisten," kata Huda.

Masalah lainnya yang disoroti Huda yaitu tidak selarasnya kisi-kisi dari Kemendikbud Ristek untuk dipelajari guru honorer sebelum ikut seleksi dengan materi soal yang diujikan. Akibatnya, persiapan teknis yang dilakukan guru honorer peserta seleksi PPPK menjadi mubazir

Selain itu, rasio tingkat kesulitan soal juga menjadi masalah. Jumlah 100 soal dengan durasi waktu 120 menit, menurutnya sangat jauh dari kata proporsional, terutama untuk soal-soal dengan pendekatan HOTS (high order thinking skills), yang membutuhkan waktu lebih untuk penalaran.

"Model soal seperti ini belum familiar bagi peserta terutama peserta ujian dengan usia tertentu, sehingga menimbulkan kesulitan yang membuat mereka gagal menyelesaikan soal-soal yang diujikan," kata Huda.

Akibatnya, permasalahan itu dituding menyulitkan mayoritas guru honorer peserta seleksi tahap I. Mereka pesimistis bisa lolos seleksi menjadi PPPK.

Untuk itu, dia meminta Kemendikbud melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum mengumumkan hasil seleksi tahap I PPPK guru.

"Kami berharap kesulitan-kesulitan ini dicarikan solusinya lebih dulu oleh Kemendikbud Ristek dengan pihak terkait. Pastikan dulu tawaran solusi untuk para guru honorer yang kesulitan dalam mengikuti PPPK ini. Apakah dalam bentuk adanya jaminan tambahan poin afirmasi, jaminan bagi guru honorer dengan usia tertentu untuk langsung lolos seleksi atau solusi lain sebelum mengumumkan hasil seleksi PPPK tahap I ini," pungkasnya.

Rekomendasi