Nama Luhut dan Airlangga Disebut Pandora Papers, Golkar: Sumbernya Juga Belum Jelas

| 05 Oct 2021 19:23
Nama Luhut dan Airlangga Disebut Pandora Papers, Golkar: Sumbernya Juga Belum Jelas
Lodewijk Paulus (dpr.go.id)

ERA.id - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F. Paulus buka suara prihal nama Ketua Umum Airlangga Hartarto disebut masuk dalam laporan skandal pajak Pandora Papers yang dirilis Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) pada Minggu (3/10).

Lodewijk mengaku sumber yang menyebut nama Airlangga belum jelas. Oleh karenanya, Partai Golkar masih menelusuri informasi tersebut.

"Sumbernya juga belum jelas. Tapi kita coba telusuri dari mana itu, kita belum tahu. Tentunya tim dari Golkar akan terus memonitor masalah ini," ujar Lodewijk di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (5/10/2021).

Lodewijk mengatakan, Partai Golkar masih mempelajari dugaan munculnya nama Airlangga dalam laporan Pandora Papers. Dia sendiri berharap publik tak terlalu banyak bersepkulasi.

Merutunya, kabar yang menyebutkan Airlangga masuk dalam laporan Pandora Papers baru dia ketahui dari pemberitaan di salah satu media nasional.

"Kita akan mempelajari terus, itu sempat jadi rumor juga kan. Nggak bagus buat kita. Sedang kita konsentrasi ke PON, (HUT) TNI, terus ada isu-isu seperti itu. Mudah-mudahan ada kejelasan ya," kata Lodewijk.

"Kita belum tahu sumbernya, sumbernya belum jelas dari mana. Kalau kita lihat dari media-media berbahasa Inggris tidak ada, tapi kok di dalam Bahasa Indonesia ada gitu loh," imbuhnya.

Terkait adanya nama Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang diduga juga disebut dalam laporan Pandora Papers, Lodewijk enggan untuk berkomentar.

Dia hanya meminta seluruh pihak menunggu kesejalan dari laporan tersebut.

"Kita tunggu aja deh, nggak usah berkembang lagi (isunya)," katanya.

Untuk diketahui, ICIJ menerbitkan Pandora Papers yang mengunkapkan sejumlah nama-nama penting yang mengemplang pajak dengan membentuk perusahaan cangkang di negara bebas pajak seperti Republik Panama.

Mereka mencatat lebih dari 330 politisi dari berbagai negara yang ketahuan menggelapan pajak. Sejumlah nama yang sudah dirilis diantaranya yaitu Raja Yordania Abdullah II, Perdana Menteri Ceko Andrej Babis, mantan perdana menteri Inggris Tony Blair, Presiden Kenya Uhuru Kenyatta, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, hingga selebritas Shakira.

Rekomendasi