Jokowi Bakal Pimpin Upacara Penetapan 2.500 Personel Komando Cadangan di Bandung Hari Ini

| 07 Oct 2021 08:17
Jokowi Bakal Pimpin Upacara Penetapan 2.500 Personel Komando Cadangan di Bandung Hari Ini
Komando Cadangan (Dok. Kemhan)

ERA.id - Presiden RI Joko Widodo bertolak ke Jawa Barat, Kamis (7/10/2021), untuk memimpin Upacara Penetapan Komponen Cadangan Tahun Anggaran 2021 di Batujajar, Bandung Barat.

Bersama rombongan terbatas, Presiden lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada Kamis pagi.

Setibanya di Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Kota Bandung, Presiden Jokowi dan rombongan dijadwalkan menuju Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) di Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat.

Presiden akan memimpin Upacara Penetapan Komponen Cadangan (Komcad) Tahun Anggaran 2021 di Batujajar.

Pada siang harinya, Presiden dan rombongan akan menuju ke Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Kota Bandung, untuk kemudian lepas landas kembali ke Jakarta.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan Latihan Pembulatan Komponen Cadangan (Komcad).

Latihan Pembulatan Komponen Cadangan ini berlangsung hingga 7 Oktober 2021. Kegiatan ini diikuti oleh 2.500 orang siswa Komponen Cadangan yang mendaftarkan diri secara sukarela dan lolos seleksi pendaftaran.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Barat, antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin.

Adapun Komponen Cadangan (Komcad) merupakan program yang dicanangkan Kementerian Pertahanan.

Komcad adalah program sukarela atau tidak wajib yang diamanatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN). Mobilisasi komponen cadangan hanya bisa dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR RI, dan di bawah kendali Panglima TNI.

Rekomendasi