Tim Editor
ERA.id - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai ekonomi Indonesia sangat timpang. Politisi dan pebisnis gaek berakronim JK itu memberi perumpamaan dari 10 orang kaya, hanya satu di antara mereka yang muslim.
Pernyataan tersebut JK sampaikan di depan Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara silaturahmi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Senin (14/6/2021) silam.
"Dari sisi ekonomi apabila ada 10 orang kaya, maka paling tinggi 1 orang muslim," kata JK.
Tidak sampai di situ, JK juga mengulangi perkatannya kemarin, saat hadir dalam acara Tabligh Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di Masjid Istiqlal dan disiarkan secara virtual, Selasa (19/10/2021).
"Lihat saja kalau ada 10 orang kaya di Indonesia paling tinggi satu yang muslim yang lainnya non muslim. Kalau ada 100 orang miskin, saya kira 90 persen yang miskin itu umat Islam," kata JK.
Setelahnya, pegiat media sosial yakni Permadi Arya alias Abu Janda langsung mengomentari pernyataan JK tersebut.
Ia memberi masukan kepada wapres yang pernah mendampingi Jokowi di periode pertama itu di Instagramnya, Rabu (20/10/2021) kemarin.
"Gini lho pak @jusufkalla, dulu saat bapak masih anak2, saat bapak bermain galasin, petak umpet, bergembira.. anak2 non yang bapak maksud sedang menderita karena harus jaga toko bapaknya.. begitu juga generasi berikut, saat saya dan teman2 habiskan waktu seharian di rental PS main game, anak2 non sedang banting tulang kerja magang di kantor bapaknya.."
Dari tingkah anak-anak yang dari kecil sudah diajarkan bekerja, menurut Abu Janda, hampir pasti akan membuatnya kaya di kemudian hari.
"Jadi kalo anak2 non lebih cepat kaya ya wajar saja, mereka dididik lebih keras oleh orang tuanya untuk belajar mencari uang sejak dini.. itu adalah konsekuensi dari KERJA KERAS, bukan akibat diskriminasi. tolong lah bapak mbok ya lebih bijak jangan lempar isu yang menjurus ke SARA. Terima kasih pak," tandasnya.
Intinya, kata JK, keadaan yang dirasanya itu merupakan dampak dari ekonomi umat yang tidak maju.
JK mengatakan pemerintah memang harus memajukan ekonomi nasional sekaligus tidak boleh menutup diri dari ekonomi syariah.
