Jelang Pilpres 2024, PDIP: Soal Usungan Itu Hak Megawati, Kami Sudah Biasa Diadu Domba

| 01 Nov 2021 15:37
Jelang Pilpres 2024, PDIP: Soal Usungan Itu Hak Megawati, Kami Sudah Biasa Diadu Domba
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri

ERA.id - Mencuatnya nama kader PDIP sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kancah Pilpres 2024 membuat beberapa pihak gerah. Alasannya, partai berlogo banteng tersebut belum menentukan langkah.

Dari gerakan Ganjar ini, beberapa kader menganggap kalau langkah pria berambut putih itu menganggu konsolidasi. Terakhir, Bambang 'Pacul' Wuryanto menyampaikan sindiran keras dengan kata 'celeng' dan 'banteng' di Jawa Tengah.

Menyikapi hal tersebut, para Ketua DPD PDI Perjuangan yang tersebar di seluruh daerah menyerahkan kandidat capres-cawapres yang akan diusung pada Pemilu 224 kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Hal itu diketahui saat mereka mengikuti Rapat Koordinasi Pra Rapat Kerja Nasional di Gedung Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, sejak Sabtu (30/10) hingga Minggu.

Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh Muslahuddin Daud mengatakan soal Capres-cawapres, Muslahuddin mengatakan bahwa seluruh kader PDIP di Aceh tegak lurus bahwa keputusan itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Sementara Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Barat (NTB) Rachmat Hidayat mengatakan kalau toh ada orang yang mendorong satu sosok capres-cawapres selain Mega, pihak tersebut hanya dianggap pengganggu konsolidasi PDIP.

"Tapi kami pastikan kami tak terganggu isu capres-cawapres. PDI Perjuangan biasa menghadapi yang begitu-begitu. Yang lebih keras saja bisa kami hadapi. Contoh 27 Juli kami hadapi. Kalau berusaha diadu domba dengan isu capres itu biasa. Mereka ingin ganggu kami karena kami besar," urai Rachmat.

Di pihak lain, Ketua DPD PDIP Sulawesi Selatan, Andi Ridwan Wittiri menegaskan bahwa Rakor Pra Rakernas ini adalah murni konsolidasi struktur dan lapangan.

Selama ini, kader-kader partai di wilayahnya terus bekerja membantu masyarakat. Khususnya di tengah dampak pandemi terhadap rakyat.

Soal capres-cawapres, Sulsel dipastikan tetap tegak lurus menyerahkan keputusan di tangan Ketua Umum Megawati sesuai amanat kongres.

"Dan bagi kami, sesuai pengalaman-pengalaman sebelumnya, kalau struktur dan lapangan siap, siapapun capres-cawapresnya, kami berjuang dengan penuh keyakinan untuk menang. Jadi itu alasannya kami tegak lurus menjalankan perintah ketua umum melakukan konsolidasi khususnya melalui pendidikan politik dan kaderisasi," kata Iwan.

Ketua DPD PDIP Jawa Barat (Jabar) Ono Surono mengatakan pihaknya akan segera melaksanakan safari politik ke Jabar bagian selatan. Hal ini demi memperkuat terus konsolidasi pemenangan di sana.

Ono menekankan bahwa bagi kader PDIP Jabar, soal capres-cawapres tak lebih penting dari pada konsolidasi struktur, mesin kepartaian, dan pengorganisasian rakyat.

"Justru hal-hal yang disebut terakhirlah yang lebih krusial dilakukan," ujarnya.

Semua pihak, kata dia, juga harus memahami slogan 'Jas Merah' alias jangan sekali-kali melupakan sejarah.

Sehingga PDIP akan selalu belajar dari pengalaman, dan dikontekskan dengan pengalaman di 2014, Ketua Umum Megawati bahkan memutuskan Joko Widodo sebagai calon Presiden di 6 bulan sebelum pemilihan.

Namun saat ini, lanjut dia, sejumlah pihak berusaha 'memaksa' partainya buru-buru menetapkan calon.

"Dan kami pastikan, relawan di Jabar hanya akan dibentuk setelah keputusan capres-cawapres diambil oleh ibu ketua umum," tegas Ono.

Menanggapi hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa semua pernyataan itu membuktikan soliditas seluruh kader dan struktur partainya di pusat maupun daerah.

"Seperti yang selalu dipesankan oleh Megawati, bahwa menjaga kepercayaan rakyat adalah hal utama. Dan itu bukan dilakukan dengan pencitraan tokoh semata, tetapi lewat kerja-kerja konsolidasi serta pengorganisasian rakyat secara langsung di kehidupan sehari-hari. Itulah kunci kemenangan kita di 2024," kata Hasto.

Rekomendasi