Tim Editor
ERA.id - Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Agustinus Edy Kristianto menyebut ada dua menteri di Kabinet Indonesia Maju ikut bermain di bisnis pemeriksaan real time polymerase chain reaction (RT-PCR).
Dua menteri yang dimaksud yaitu Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Selain menjadi menteri, keduanya juga didapuk oleh Jokowi untuk secara khusus menangani pandemi Covid-19.
"Gunakan akal sehat. Seorang Menko Marives merangkap jabatan sebagai Koordinator PPKM. Dia pucuk pimpinan dalam hal kebijakan Covid-19 dan investasi. Lalu, seorang Menteri BUMN merangkap Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menteri Kesehatannya bekas Wakil Menteri BUMN," ujar Edy seperti dikutip dari akun Facebook pribadinya pada Senin (1/11/2021).
Edy menjabarkan, Luhut dan Erick belakangan ketahuan terafiliasi dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), yang diketahui menyediakan pelayanan tes Covid-19 mulai dari PCR hingga antigen.
Edy menuturkan, dari salinan akta PT GSI Nomor 23 tertanggal 30 September 2021 diketahui PT tersebut dibuat pada April 2020 sebulan setelah kasus Covid-19 pertama di Indonesia. Notarisnya berkedudukan di Kabupaten Bekasi.
Adapun komposisi pemegang sahamnya yaitu Yayasan Indika Untuk Indonesia (932 lembar), Yayasan Adaro Bangun Negeri (485 lembar), Yayasan Northstar Bhakti Persada (242 lembar), PT Anarya Kreasi Nusantara (242 lembar), PT Modal Ventura YCAB (242 lembar), PT Perdana Multi Kasih (242 lembar), PT Toba Bumi Energi (242 lembar), PT Toba Sejahtra (242 lembar), dan PT Kartika Bina Medikatama (100 lembar).
PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra adalah entitas anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.
"Luhut pernah mengakui ia memiliki 'sedikit' saham di situ. Ia adalah pendiri grup tersebut," kata Edy.
Sementara Yayasan Adaro Bangun Negeri berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Di mana 6,18 persen sahamnya dimiliki oleh kakak kandung Erick Thohir yaitu Boy Thohir.
Kemudian Yayasan Indika untuk Indonesia berkaitan dengan PT Indika Energy Tbk (INDY) di mana Direktur Utamanya adalah Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Arsjad Rasjid.
Kemudian, Yayasan Northstar Bhakti Persada berkaitan dengan Northstar Group yang dipimpin Patrick Walujo, seorang bankir yang juga menantu dari TP Rachmat bersama Glenn Sugita sebagai pembina yayasan.
Patrick juga menjadi pemegang saham Gojek-Tokopedia (Go-To). Emiten yang dia genggam antara lain PT Blue Bird Tbk (BIRD), PT Bank Jago Tbk (ARTO), PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (CENT), dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).
"Itu semua jenis bisnis. Badan hukumannya saja PT. Tujuan PT adalah laba!" tegas Edy.
Edy mengaku tak mempermasalahkan orang berbisnis. Namun dia menyoroti, siapa-siapa saja yang bermain di balik bisnis tersebut.
"Saya tidak peduli Indonesia menjadi pemimpin G-20 atau prestasi apapun juga. Bisnis tes PCR ini adalah skandal yang bagai kotoran dilemparkan ke wajah pemerintahan Jokowi. Bau dan memalukan!" kata Edy.
Bisnis PCR ramai dibicarakan usai pemerintah mengeluarkan kebijakan wajib tes PCR bagi calon penumpang pesawat terbang dalam negeri khusus wilayah Jawa-Bali. Aturan itu diumumkan langsung oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Kementerian Kesehatan kemudian menurunkan harga tes PCR dari Rp495 ribu menjadi Rp275 ribu untuk Jawa-Bali, dan Rp300 ribu dari Rp525 ribu luar Jawa-Bali.
Belakangan, aturan wajib tes PCR dihapuskan. Aturan itu disampaikan disampaikan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai Rapat Terbatas terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Untuk perjalanan akan ada perubahan yaitu utk wilayah Jawa-Bali perjalan udara tidak lagi megharuskan mengggunakan tes PCR tetapi cukup menggunakan tes antigen," ujar Muhdjir dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (1/11/2021).
