Tim Editor
ERA.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung sejumlah tantangan yang bakal dihadapi oleh Jenderal Andika Perkasa jika nantinya dilantik sebagai Panglima TNI. Salah satunya yaitu ancaman serangan siber.
"Tantangan TNI makin besar karena kita tidak hanya menghadapi ancaman perang fisik (face to face) tetapi juga ancaman perang cyber yang menggunakan kemajuan teknologi, kecerdasan buatan, robotik, dan senjata presisi tinggi," kata Puan melalui keterangannya, Jumat (5/11/2021).
Puan mengatakan, seorang Panglima TNI dituntut mampu mengantisipasi perkembangan di tengah dinamika globalisasi dan situasi pascapandemi Covid-19. Panglima TNI diharapkan mampu membuat terobosan baru.
"Seorang Panglima TNI dituntut mampu mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis dan mampu membuat terobosan-terobosan baru yang bukan business as usual dalam mewujudkan TNI yang profesional dan modern dalam rangka menjamin tetap tegaknya kedaulatan negara yang dicintai rakyat," kata Puan.
Selain itu, kata Puan, Panglima TNI ke depan harus memastikan tugas pokok TNI berjalan baik sebagai alat pertahanan yakni menegakan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45 serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
"Kita ingin panglima TNI yang baru nanti bisa mewujudkan kekuatan TNI yang disegani di kawasan," kata Puan.
Politisi PDI Perjungan itu juga mengingatkan pesan dari Presiden pertama RI Soekarno bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia harus kompak dan bersatu. Oleh karena itu, seorang Panglima TNI dituntut harus menjaga soliditas internal demi menjaga NKRI.
"Dan satu-satunya dasar agar supaya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berkompak satu ialah dasar Pancasila. Kalau memakai dasar lain daripada Pancasila, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia akan terpecah belah. Pegang teguh akan hal ini, saudara-saudara," tegas Puan.
Untuk diketahui, Jenderal Andika Perkasa akan menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan pada Sabtu (6/11). Uji kelayakan dan kepatutan akan digelar semiterbuka.
Adapun pada Jumat (5/11) ini, Komisi I DPR RI akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen calon Panglima TNI.
Penelitian administrasi calon Panglima TNI, terdiri dari bukti penyerahkan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), NPWP, SPT pajak tahun terakhir, daftar riwayat hidup, dan surat keterangan berbadan sehat.
Puan berharap, melalui uji kelayakan dan kepatutan tersebut mampu menghasilkan Panglima TNI terbaik.
"Yang capable dan kompeten untuk membawa TNI menjadi kekuatan pertahanan yang unggul dan hebat," pungkasnya.
