Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengkritik kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ia rela tidak diberi duit aspirasi, jika kerja-kerja kementerian yang digawangi Siti Nurbaya Bakar itu, masih merusak hutan secara masif.
Hal tersebut disampaikan Dedi beberapa waktu lalu, Rabu (26/1/2022), saat rapat dengan KLHK. "Segala aspek kerusakan lingkungan dan hutan harus disampaikan terbuka karena hingga sekarang masih terus terjadi perusakan hutan."
“Saya tidak mau anggota DPR dapat aspirasi, misal Rp500 juta untuk di dapil, kemudian diam terhadap 100 ribu hektare hutan yang digunduli. Misal kita dapat aspirasi Rp500 juta, tidak ada artinya, tapi kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana. Aspirasi adalah kebutuhan publik yang tidak bisa dikaitkan dengan apa pun. Saya rela tidak ada aspirasi, asalkan KLHK bisa fokus dan tegas mengatasi lingkungan," kata dia.
Dedi menyoroti kerugian negara yang jika dikalkulasikan bisa mencapai triliunan. Salah satu contohnya, seseorang mendapatkan izin penambangan di areal 100 hektare, namun bisa jadi pohon yang dibabat mencapai 1.000 hektare.
Hal tersebut, katanya, sering tidak terdeteksi karena masalah kewenangan. Tidak hanya terjadi di Kalimantan atau Sumatera yang memiliki areal hutan luas, tapi terjadi juga di Jawa yang padat penduduk.
“Jangan jauh-jauh, di Jawa Barat penambangan batu pakai bom (di Karawang) dibiarkan, penambangan pasir dibiarkan, semua tidak peduli. Kok tidak peduli karena berbicara kewenangan. Di kabupaten, Satpol PP merasa bukan kewenangan karena izinnya di kementerian, sementara kementerian tidak ada petugasnya. Ini kan kehancuran terus berlangsung,” ucapnya.
Dedi meminta agar Menteri LHK berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan perubahan struktur lingkungan.
Ia meminta seluruh jajaran KLHK untuk terbuka dan menjelaskan mengenai kemajuan berbagai temuan dan hasil kunjungan kerja DPR RI beberapa waktu lalu sehingga bisa segera ditindak lanjuti.
“Termasuk saya menanyakan kembali Dirjen Gakkum menutup tambang di Karawang, tapi Dirjen Planologi mengeluarkan izin untuk tambang tersebut, ini harus segera dibereskan," katanya.
