Tim Editor
ERA.id - Partai Gerindra enggan mengomentari wacana penundaan Pemilu 2024. Partai berlambang Garuda itu hanya sebatas ingin mengamati saja.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sikap ini diambil partainya lantaran hal tersebut masih sekadar wacana yang ditampilkan di media. Sehingga tidak perlu ditanggapi.
"Itu kan baru wacana-wacana, ya kita pikir tidak perlu ditanggapi oleh Gerindra," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/3/2022).
Dasco mengatakan, Partai Gerindra baru mau berkomentar apabila wacana penundaan Pemilu 2024 itu sudah sampai pada proses politik di DPR RI maupun MPR RI. Pernyataan partai nantinya akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Itu kan baru wacana di media, bukan melalui proses politik di DPR atau MPR. Kecuali ada proses politik, itu baru ada tanggapan dan itu pun adalah kewenangan Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Pak Prabowo," kata Dasco.
Oleh karena itu, kata Dasco, Partai Gerindra untuk saat ini hanya ingin mengamati wacana terkait penundaan Pemilu 2024 yang berkembang di media massa.
Dia juga menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada pembahasan bersama dengan Prabowo terkait dengan wacana penundaan Pemilu.
"Enggak pernah, kan kita sama-sama baca dari media," kata Dasco.
"Jadi sementara ya Partai Gerindra kita mengamati saja di media," imbuhnya.
Wakil Ketua DPR RI ini juga membantah adanya kabar terbitnya surat edaran dari Partai Gerindra yang berisi meminta para kadernya untuk tutup mulut terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
Dasco mengaku tak bingung soal kabar surat itu, sebab hingga saat ini tidak pernah ada surat edaran dari partainya yang meminta para kader tak berkomentar terkait hal tersebut.
"Mana edarannya, ada enggak edarannya? Enggak ada. Saya juga ditanya, saya juga bingung, orang saya enggak terima, makanya bingung, ini buktinya saya ngomong," kata Dasco.
Untuk diketahui, wacana penundaan Pemilu 2024 kembali mencuat setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda maksimal dua tahun. Alasannya untuk pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.
Usulan dan alasan serupa juga pernah diutarakan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Balil Lahadalia.
Wacana tersebut kemudian mendapat dukungan dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Namun, sejumlah partai politik pendukung pemerintah seperti PDIP dan NasDem tegas menolak wacana tersebut.
