Tim Editor
ERA.id - Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp300 ribu kepada 20,5 juta keluarga dan 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL).
"Bantuan yang diberikan sebesar Rp100 ribu setiap bulannya. Pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk 3 bulan sekaligus, yaitu pada April, Mei dan Juni yang akan dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar 300 ribu," kata Jokowi melalui tayangan video di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (1/4/2022).
Presiden Jokowi menyebut hal tersebut dilakukan karena harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. "Untuk meringankan beban masyarakat pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng," ungkap Presiden.
BLT minyak goreng tersebut diberikan kepada mereka yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan sebelumnya. "Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT dan Program Keluarga Harapan, PKH, serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan," tambah Presiden.
Presiden pun meminta kementerian dan lembaga terkait untuk dapat berkoordinasi dalam penyaluran bantuan. "Terakhir, saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial serta TNI dan Polri berkoordinasi agar penyaluran bantuan ini berjalan baik lancar," ungkap Presiden.
Sebelumnya diketahui pemerintah resmi mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan sejak 17 Maret 2022.
Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng diatur bahwa HET minyak goreng curah Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500/liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000/liter, namun peraturan itu sudah dicabut.
Kementerian Perdagangan lalu menetapkan harga minyak goreng curah dijual Rp14.000/liter atau Rp15.500 per kilogram.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan, bagi pengecer wajib menjual minyak goreng curah dengan harga yang sudah ditentukan masyarakat.
Harga tersebut merupakan hasil dari subsidi pemerintah yakni Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Namun, belakangan Lutfi juga mengakui kelangkaan minyak goreng terjadi di tiga kota besar di Indonesia, yakni Medan, Sumatera Utara; Surabaya, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.
Kementerian Perdagangan mencatat antara 14-16 Februari 2022 distribusi minyak goreng di Medan sebanyak 25 juta liter. Tetapi saat ditelusuri langsung, Lutfi menyatakan minyak goreng di Medan kosong.
Dikritik netizen
Tak lama, akun Twitter @partaisocmed langsung mengkritik keputusan pemerintah itu.
"Ini yg disebut pengobatan symptomatik, hanya mengobati gejalanya bukan penyakitnya itu sendiri. Penyakitnya adalah praktek kartel dan monopoli yg didukung negara bercampur kongkalikong pejabat-pengusaha sehingga menghasilkan sistem ekonomi yg anti persaingan dan tidak efisien.
Sehebat apapun pembangunan infrastruktur Pak
@jokowi tdk akan membawa keberhasilan ekonomi krn diabaikannya prinsip utama utk tumbuhnya ekonomi yg kuat, yaitu persaingan pasar yg sehat. Kompetisi dr para pelaku ekonomi akan menghasilkan efisiensi, inovasi & harga yg kompetitif.
Subsidi harga tidak pernah menyelesaikan masalah karena jika kompetisi para pelaku usaha berjalan maka harga akan jadi kompetitif. Contoh, kartu perdana dulu harganya jutaan krn dikuasai Telkomsel dan Indosat saja, tapi setelah kompetitor bermunculan harganya sekarang 5 ribu.
Subsidi harga hanya akan menyelamatkan pihak yg sedang berkuasa tetapi menumpuk beban bagi anak cucu yg harus menanggung cicilan utangnya di masa depan. Sebuah solusi yg egois dari pemimpin yg tidak visioner atau tersandera kepentingan."
Kami juga pernah menulis soal Licik, Orang Ini Tumpahkan Minyak Goreng Curah ke dalam Kemasan dan Dijual ke Warga Kamu bisa baca di sini
Kalo kamu tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya!
