Tim Editor
ERA.id - Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu ogah menanggapi laporan dari Koordinator Relawan Indonesia Bersatu (RIB) Risman Hasibuan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Menurutnya, laporan itu seperti sirkus lawakan.
"Mohon maaf saya enggak tanggapi laporan sirkus lawak-lawak. Apa legal standingnya melporkan," kata Masinton kepada wartawan, Selasa (19/4/2022).
Menurut Masinton, koordinator RIB tak hanya sekedar melaporkannya ke MKD, tetapi juga membawa big data yang diklaim Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Big data itu disebut berisi 110 juta orang yang mendukung penundaan Pemilu 2024.
Masinton mengatakan, akan lebih mengapresiasi jika pelaporan dirinya ke MKD itu disertai dengan transparasi big data.
"Kalau yg bersangkutan langsung melaporkan ke MKD dengan membawa big data otentik, itu baru top dan sekaligus bentuk transparansi informasi ke publik," kata Masinton.
Masinton menambahkan, masyarakat pun akan lebih senang jika big data yang diklaim Luhut dibuka. Menurutnya, Luhut justru akan dinilai sebagai pejabat yang jujur dan transparan.
"Rakyat pasti senang dengan pejabat yang menyampaikan informasi jujur dan terbuka. Rakyat menunggu kejujuran bukan mobilisasi laporan," kata Masinton.
Lebih lanjut, Masinton menilai sudah tidak relevan lagi pejabat menggunakan cara-cara otoritarian dan anti kritik. Dia menegaskan, kebohongan informasi tak bisa ditutupi dengan mobilisasi sentimen primordialisme SARA, tekanan dengan pelaporan.
"Rakyat menunggu Transparansi dan pertanggung jawaban pejabat pemerintah atas Big data 110 juta rakyat yang diklaim meninginkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden," tegasnya.
Sebagai informasi, Masinton mengkritik Luhut terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dalam sebuah wawancara. Masinton pun meminta Luhut supaya mundur dari jabatannya.
Akibatnya, Masinton dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh Koordinator Relawan Indonesia Bersatu (RIB) Risman Hasibuan.
"Saya melaporkan saudara Masinton Pasaribu, anggota DPR dari Fraksi PDIP yang mana kami lihat di publik beberapa hari ini sangat membuat kegaduhan," kata Risman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/4).
"Beliau (Masinton) melontarkan bahasa yang tidak beretika, menyerang yang namanya Bapak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan)," imbuhnya.
Risman menilai, pernyataan Masinton yang ditujukan kepada Luhut tidak elok. Dia menyebut, Masinton menggunakan diksi Brutus Istana untuk Luhut. Hal itu dinilai terlalu frontal.
Dalam terminologi politik, sebutan Brutus disematkan kepada siapa saja yang melakukan pengkhianatan terhadap pemimpinnya.
"Beliau (Luhut Binsar Pandjaitan) berjasa besar membantu pak Jokowi. Kalau dalam hal Brutus, brutus apa, kan dia harus punya bukti juga brutus yang disampaikan itu apa penafsiran brutusnya," kata Risman.
Selain itu, Risman juga merasa keberatan dengan pernyataan Masinton yang menuduh Luhut sebagai dalang di balik munculnya wacana Jokowi tiga periode. Padahal, menurutnya, Luhut hanya menyampaikan aspirasi dari masyarakat.
Risman menilai, sebagai anggota dewan seharusnya Masinton bisa memanfaatkan jabatannya untuk membuka komunikasi dengan Luhut. Salah satunya yaitu dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mendengar klarifikasi dari Luhut.
