Tim Editor
ERA.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mendorong transformasi digital bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Upaya ini salah satunya dilakukan melalui Program Adopsi Teknologi Digital 4.0 bagi UMKM, program pendampingan berkelanjutan kepada UMKM produsen di sektor pengolahan di 13 kawasan prioritas.
“Program ini akan dilakukan selama 6 bulan secara offline maupun online, melibatkan 165 fasilitator atau lokal heroes, dan dilaksanakan di 15 lokasi Training Center yang tersebar di 13 kawasan prioritas. Indonesia ini besar, mengerjakannya tidak sederhana,” jelas Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate saat memberi sambutan dalam Peluncuran Program Adopsi Teknologi Digital 4.0 bagi UMKM secara hibrida dari Jakarta Pusat, Jumat (13/5/2022).
Ketiga belas kawasan tersebut meliputi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Banten, Jabodetabek, dan Kepulauan Seribu, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.
“Hampir menjangkau seluruh kawasan nusantara. Untuk mendukung fasilitas pendampingan UMKM akan disediakan starterkit berupa paket data untuk 30.000 UMKM selama 6 bulan dan dilengkapi dengan aplikasi agregator sistem Point of Sales (PoS) dan learning management system,” ujarnya.
Melalui program adopsi teknologi digital UMKM 4.0 ini diharapkan dapat terjadi peningkatan level atau scaling-up UMKM dari sisi adopsi teknologi digital yang dibagi berdasarkan empat level yaitu level beginner, observer, adopter, dan leader.
Level beginner ditujukan bagi UMKM dengan dimensi bisnis dan keuangan dan teknologi yang masih rendah. “Level pertama beginner yang paling awal, menggunakan media sosial. Kita butuh mereka mengenal bagaimana menggunakan media sosial dengan baik,” ungkap Menkominfo.
Kedua, observer atau menggunakan marketplace, bagi usaha-usaha yang telah dikelola secara relatif modern namun dengan tingkat penggunaan teknologi yang cenderung rendah. “Kita perlu memperjuangkan dan memperkenalkan marketplace,” ucap Menkominfo.
Ketiga yaitu adopter, yaitu usaha-usaha dengan tingkat adopsi dan pengetahuan teknologi yang cukup baik tetapi pengelolaan usaha masih cenderung tradisional, menggunakan platform fintech dan aggregator dan Point of Salessystem. Sedangkan level leader merupakan usaha-usaha yang telah dikelola secara relatif modern dan telah memiliki tingkat adopsi dan pengetahuan teknologi yang relatif tinggi.
“Atau menggunakan Big Data 3D modelling, QR Code, Augmented Reality atau Virtual Reality,” tutur Menteri Johnny.
Menkominfo menjelaskan, program ini merupakan bentuk pendampingan lanjutan dari program UMKM go digital atau digital onboarding dan bersifat lebih intensif.
Melalui fasilitas pendampingan yang berkelanjutan tersebut, diharapkan UMKM produsen sektor pengolahan dapat memperluas akses pemasaran, meningkatkan pendapatan, daya saing inovasi, serta efisiensi dan efektivitas operasional bisnis, sehingga UMKM dapat naik kelas dan lebih berkontribusi terhadap perekonomian terutama dalam proses pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Program Adopsi Teknologi di era 4.0 untuk UMKM ini bekerja sama dengan Program Digital Entrepreneurship Academy dari Kominfo sebagai bagian dari program Digital Talent Scholarship, kita harapkan berlangsung dan terlaksana dengan baik.
Oleh karena itu, menurut Menteri Johnny, dibutuhkan komitmen dukungan kebijakan strategis dari berbagai pihak. “Termasuk Bapak-Ibu para kepala daerah, kementerian dan lembaga, serta dukungan dari industri itu sendiri baik technology company domestic maupun global technology, serta ekosistem digital nasional kita secara keseluruhan. Kita bersama-sama perlu memastikan kebermanfaatan dan keberlanjutan dari program ini,” ajaknya.
Kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Menteri Johnny menitipkan pesan agar benar-benar fokus agar program dilakukan tepat sasaran.
“Agar dilakukan secara berkelanjutan, karena UMKM nasional kita sangat besar dan fondasi GDP nasional kita bertumpu pada UMKM yang merupakan penyumbang lebih dari 97% lapangan pekerjaan,” ucapnya.
Menkominfo menilai, di momen-momen saat sekarang ini publik berpihak dan menempatkan penciptaan lapangan pekerjaan sebagai prioritas yang pertama dan UMKM menjadi simpul penting untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Baik jumlah maupun kualifikasi lapangan pekerjaan dan kualitas lapangan pekerjaan itu sendiri.
“Oleh karena itu marilah kita lanjutkan momentum sinergi bersama ini, perkuat dukungan dan kolaborasi, bangun orkestrasi nasional secara perbesaran demi mewujudkan Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju,” tandasnya.
Menkominfo turut memaparkan peran penting sektor ekonomi digital dalam pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19. Menteri Johnny menyatakan, hal itu ditunjukkan dengan peningkatan kontribusi ekonomi digital yang konsisten terhadap produk domestik bruto Indonesia.
“Di tahun 2019 kontribusi-kontribusi ekonomi digital baru sekitar 2,9% yang meningkat menjadi sekitar 4% di tahun 2020 dan kita bersama mengusahakannya agar kontribusi ekonomi digital bagi PDB di tahun 2030 sekitar 18,8%,” ungkapnya.
Oleh karena itu, diperlukan usaha secara terkoordinasi, terorkestrasi dengan baik di semua lini kehidupan perekonomian digital, baik pemerintah pusat dan daerah, para pelaku usaha, hingga para pembuat undang-undang peraturan.
“Agar usaha bersama kita untuk meningkatkan kontribusi digital ekonomi bagi produk domestik bruto secara bertahap dari tahun ke tahun terus meningkat dan secara signifikan menyumbang GDP Indonesia sebesar 18,8% di tahun 2030,” tutur Menteri Johnny.
Menurut Menkominfo, konsistensi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia tentu tidak terlepas dari peran dan kontribusi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Begitu besar perannya terutama melalui aktivitas perdagangan melalui platform digital. Perdagangan digital atau e-Commerce diproyeksikan memiliki kontribusi signifikan terhadap total ekonomi digital Indonesia, yang kita juga perkirakan total terdapat 70.000 pendampingan terhadap UMKM sampai dengan tahun 2024,” ujarnya.
Menkominfo menilai, jumlah itu kecil dibandingkan dengan 64,2 juta UMKM tetapi 70.000 ini adalah inkubasi yang harus dibangun sebagai percontohan untuk nanti terus dikembangkan.
