Tim Editor
ERA.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan Presiden Joko Widodo akan meninjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, 3 bulan sekali.
“Mungkin 3 bulan sekali beliau akan ke sana, untuk memberi semangat dan menghangatkan terus, supaya memberi keyakinan,” kata Menteri Basuki saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta dikutip dari Antara, Senin (11/7/2022).
Basuki mengatakan saat ini progres pembangunan IKN sudah memasuki fase land development atau pemetaan lahan. Penandatanganan untuk kontrak pemetaan lahan telah dilakukan Kementerian PUPR pada 15 Juli 2022.
Setelah pemetaan lahan, pemerintah akan memulai pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tol dan jalan nasional yang menjadi akses utama ke IKN.
Adapun proyek pembangunan yang menjadi prioritas dalam waktu dekat ini adalah Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, empat gedung kementerian koordinator, DPR, dan Mahkamah Konstitusi.
Selain itu dalam waktu dekat, kata Basuki, pemerintah juga akan membangun hunian bagi 200.000 pekerja proyek di IKN.
“Mulai ini (pembangunan), jadi Agustus nanti makanya pertama kita bikin hunian para pekerja, mungkin sampai untuk 200 ribuan pekerja konstruksi,” kata Basuki.
Saat ini, pendanaan di IKN masih menggunakan sumber dari APBN karena ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dasar.
“Mungkin nanti kalau ada (pembangunan) rumah sakit, universitas, itu bisa dari investasi,” katanya.
Basuki meyakini pembangunan infrastruktur tahap pertama untuk IKN akan selesai sesuai target pada 2024.
Pemerintah membagi pembangunan IKN dalam tiga tahap, yakni tahap pertama penyelesaian adalah pembangunan infrastruktur inti, antara lain, Istana Presiden, Gedung MPR/DPR, kantor-kantor pemerintahan, markas TNI-Polri, serta perumahan hingga 2024.
Adapun pembangunan IKN tahap dua akan dilakukan pada 2025-2035 dan tahap tiga pada 2035-2045.
Dari sisi anggaran, Pemerintah membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dalam membangun IKN Nusantara. Dari total anggaran Rp466 triliun tersebut, pemerintah merencanakan sebanyak 19-20 persen dari APBN, sementara sisanya berasal dari investasi dan kemitraan dengan swasta.
