Tim Editor
ERA.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya menetapkan mantan Bupati Tanah Bambu, Kalimantan Selatan Maradani H. Maming sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP). Sementara pemberi suap tidak ditetapkan sebagai tersangka.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan alasan pihaknya tak menetapkan penyuap sebagai tersangka lantaran pemberi suapnya sudah meninggal.
"Dalam paparan ekspose itu ternyata pemberinya Hendry Soetio (pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara atau PCN) itu sudah meninggal. Jadi pemberinya sudah meninggal," kata Alexander dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (28/7/2022).
Meski begitu, komisi antirasuah tetap yakin bisa mengusut kasus ini. Alexander bilang pihaknya sudah memegang alat bukti.
"Dan perkara ini sebetulnya ada irisan dengan perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung menyangkut kepala dinas pertambangan dan energi," tegasnya.
Sebelumnya, Mardani ditahan selama 20 hari pertama setelah menggunakan rompi oranye. Dia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima uang sebesar Rp104,3 miliar.
Tak hanya itu, dia juga membuat perusahaan fiktif yaitu PT Angsana Terminal Utama (ATU) yang memonopoli pengelolaan pelabuhan yang menunjang aktivitas operasional pertambangan. Susunan direksi dan pemegang sahamnya masih terafiliasi dan dikelola oleh keluarganya.
Akibat perbutannya, Mardani kemudian disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
