Tim Editor
ERA.id - Presiden kelima Republik Indonesia dan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, memberikan pidato terkait Mahkamah Konstitusi (MK). Apa saja poin-poin pidato Megawati tersebut?
Dalam pidato yang disiarkan melalui saluran YouTube PDIP pada hari Ahad, 12 November 2023, Megawati menyoroti beberapa poin yang terkait dengan MK.
Poin-Poin Pidato Megawati
-
Singgung Gibran
Megawati Soekarnoputri menyoroti putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dalam keputusan perkara 90. Putusan tersebut memungkinkan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju dalam Pilpres 2024.
-
Prihatin dengan MK
Dalam pidatonya yang disiarkan melalui saluran YouTube PDIP pada hari Ahad, 12 November 2023, Megawati menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi yang berkembang di MK. Ia menekankan bahwa konstitusi seharusnya menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
-
Mengajak Mengawal Pemilu
Selain itu, Megawati mengajak masyarakat untuk ikut mengawal proses Pemilu guna mencegah terjadinya kecurangan pada setiap tahapannya. Melalui akun YouTube PDI Perjuangan, Megawati menyatakan:
"Jangan biarkan kecurangan Pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani." Ia menegaskan bahwa Pemilu yang demokratis, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa pengecualian.
-
Mengajak Memegang Semangat Reformasi
Megawati menyoroti pentingnya mengawal dan menegakkan demokrasi sebagai kewajiban warga negara. Ia mengajak untuk terus memegang erat semangat reformasi, bersuara, dan berpendapat demi kehendak hati rakyat. Megawati menekankan perlunya terus mengawal dan menegakkan demokrasi dengan nurani sebagai panduan.
-
Memuji MKMK
Megawati menilai bahwa putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Selasa (7/11) memberikan sinar harapan di tengah suasana demokrasi yang gelap.
Menurut Megawati, keputusan MKMK yang menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat membuktikan bahwa politik moral masih tegak berdiri dalam menghadapi rekayasa hukum konstitusi.
"Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi," ujar Megawati. Ia menyatakan keprihatinannya karena MK seharusnya menjadi pilar sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
-
Mencegah Adanya Rekayasa Hukum
Megawati juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mencegah terjadinya rekayasa hukum. Ia menegaskan bahwa rekayasa hukum tidak boleh terulang, dan hukum harus berperan sebagai instrumen untuk membawa kebenaran, mewujudkan keadilan, dan melindungi seluruh bangsa dan negara Indonesia.
"Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia," ucapnya.
Megawati meyakini bahwa dengan tegaknya hukum dan keadilan yang senantiasa diawasi oleh rakyat, cita-cita para pendiri bangsa akan dapat diwujudkan, dan melalui keadilan inilah kemakmuran akan tercapai.
-
Ungkit Pembentukan MK di Masa Kepemimpinannya
Megawati mempertegas kembali sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan pada masa kepemimpinannya.
Megawati menyatakan bahwa pendirian MK adalah sebuah langkah serius yang dilakukannya, dan hal tersebut kemudian diatur melalui perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 7b, Pasal 24 ayat 2, serta Pasal 24c yang berkaitan dengan pembentukan MK.
Selain itu, Mega menekankan bahwa MK harus menjadi lembaga negara yang berwibawa karena memiliki tanggung jawab berat untuk mengawal konstitusi. Oleh karena itu, dalam mendirikan MK, ia menyatakan bahwa ia tidak menganggapnya sebagai hal yang main-main.
Selain poin-poin pidato megawati, ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Ingin tahu informasi menarik lainnya? Jangan ketinggalan, pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya! Bikin Paham, Bikin Nyaman…
