Tim Editor
ERA.id - Ekonom senior Indef Faisal Basri mengkritik pemerintah soal Komite Penangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menunjuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana.
Faisal menilai, seharusnya Erick fokus saja membenahi kondisi keuangan perusahaan BUMN yang saat ini sedang berdarah-darah.
"Hampir semua (perusahaan) BUMN bermasalah. Selesaikan saja dulu agar BUMN-nya bisa keluar dari masalah. Artinya ketua pelaksana ini sumber dari masalah," ujar Faisal dalam diskusi webinar Indef, Selasa (28/7/2020).
Faisal lantas menyinggung permasalahan keuangan di beberapa perusahaan pelat merah seperti PT PLN (Persero), Pertamina, dan Garuda Indonesia yang banyak terlilit utang. Permalasahan di perusahaan BUMN ini jauh lebih membutuhkan perhatian, ketimbang menterinya diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi.
"Selesaikan saja dulu agar BUMN itu bisa keluar dari masalah. Artinya ketua pelaksana ini sumber dari masalah, selesaikan dulu PLN, Pertamina, Garuda, itu gajah semua. Itu saja tidak bisa dia urus, kok mau urus Indonesia, yang betul saja," ujar Faisal.
Faisal juga menyoroti anggota komite yang kebanyakan berasal dari kementerian di bidang ekonomi bukan dari bidang kesehatan. Seperti diketahui, Ketua Komite tersebut adalah Menko Perkonomian Airlangga Hartarto dan dibantu sejumlah menteri lainnya seperti Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkes Terawan Agus Putranto dan Mendagri Tito Karnavian.
Komposisi ini, menurut Faisal, mencerminkan tak ada upaya serius dari pemerintah untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19.
"Di sini unsur kesehatannya cuma satu, Menkes yang bermasalah pula. Jadi mau gimana, mau selesai ini virus," kata Faisal.
