Terimakasih Ibu Siti, untuk Kerja Sunyi

Tim Editor

Siti Nurbaya (Istimewa)

Jakarta, era.id - Ia mungkin tidak setenar Menteri Kabinet Kerja lainnya. Jauh dari hingar bingar trending topic dan kegaduhan politik. Saat dulu saya masih aktif sebagai wartawan, ia termasuk narasumber yang sulit sekali 'di-setting' memberi jawaban. Susah memancing emosinya meski dihujani bertubi-tubi pertanyaan. 

Menjadi wajar setelah tahu bahwa alumni IPB dan International Institute for Aerospace Survey and Earth Science (ITC) Belanda ini terdidik sebagai pegawai negeri sipil (PNS) hampir 30 tahun. Meniti karir dari bawah di Pemprov Lampung, hingga menjabat sebagai Sekjen Depdagri dan Sekjen DPD RI. 

Sebagai PNS, ia telah mengikuti dinamika pemerintahan pada tujuh Presiden di Republik ini. Ia telah mendapat penghargaan sebagai PNS teladan dari Presiden Megawati (2004) dan penghargaan Bintang Jasa Utama (2011) dari Presiden SBY. Ia bahkan sudah mengikuti sidang kabinet di masa pemerintahan Presiden Gus Dur. 

Tiga dekade lebih berstatus Abdi Negara jelas bukan waktu yang singkat. Karakter birokrat tulen lebih terlihat pada sosoknya, ketimbang latar belakang sebagai politisi dari partai koalisi. Gaya penampilannya sangat jauh dari kesan seorang pejabat negara. Ia lebih sering tampil biasa, memakai kaos kaki putih dan sepatu flet warna hitam ala anak sekolah.

Sebagai pelengkap, buku tulis dan pena seolah jadi tentengan wajibnya kemana-mana. Setelah diperhatikan, ternyata ia begitu detail menulis poin-poin penting pembicaraan semua orang dalam setiap pertemuan. Yang resmi maupun non resmi. Siapapun yang bicara, mulai dari presiden di Istana Negara hingga rakyat jelata yang ditemuinya saat kunjungan kerja di desa-desa. 

Nama lengkapnya Dr.Ir.Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. Perempuan pertama yang dipercaya memimpin dua kementerian yang dijadikan satu: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kementerian yang ia pimpin amat besar. Lebih dari sepuluh ribu pegawai yang tersebar di penjuru nusantara harus ia pimpin.


Siti Nurbaya (Foto: Istimewa)

Kementerian yang mengurus lingkaran kehidupan serta keseimbangan ekosistem tempat manusia, hewan, tumbuhan dan alam saling berinteraksi. Saya pernah menyebut salah satu srikandi di kabinet pemerintahan Jokowi ini sebagai Menteri Avatar karena harus mengurusi dan menguasai cara menaklukan ilmu Tanah, Air, Udara dan Api.

Kementerian yang mengurusi hidup dan mati, mengurusi tentang hari ini dan masa depan. Dengan bidang tugas seberat dan seluas itu, Siti Nurbaya dituntut harus mampu menyeimbangkan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan konsep tata kelola lingkungan berkelanjutan. Hutan harus tetap lestari, sementara rakyat harus bisa sejahtera. 

Jelas bukan kerja ringan di tengah tradisi birokrasi dan bentang alam Indonesia yang sudah berubah total dibanding puluhan tahun silam. Hutan sudah berganti kebun sawit, kubah gambut sudah berganti hamparan akasia. Sudah tinggi konflik antara penghuni hutan dengan manusia. Siti Nurbaya harus memulai, di saat landscape alam Indonesia sudah 'nyaris selesai.'


Perkenalan Kami

Ketika Riau membara karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2015, saya masih menjadi Pemimpin Redaksi di Pekanbaru Pos. Siti Nurbaya jadi satu-satunya menteri --dari banyak menteri dan kepala lembaga terkait karhutla-- yang benar-benar memiliki quick response. Di situlah awal mula kami berkenalan dan berteman baik secara profesional.

Di tengah kemarahan pada kerja pemerintah menangani karhutla, ia kala itu sangat sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk koran kami. Pertemanan tetap berlanjut meski kami berada di dua bidang pengabdian berbeda. Saya gencar menulis bahkan turun melakukan aksi demonstrasi terkait karhutla sebagai rakyat jelata. Sementara ia bekerja mengurai sengkarut karhutla itu di awal jabatan sebagai menteri.



Saat punya kesempatan mengikuti langsung cara kerjanya dari dalam pemerintahan, saya menyaksikan sendiri bagaimana karhutla menjadi fokus utama kerja Siti Nurbaya. Mulai dari pagi ke petang, siang ke malam. Kepemimpinannya mengawal karhutla begitu kuat.

Khusus soal ini terangkum secara lengkap, ilmiah dan komprehensif dalam rangkuman disertasi saya yang khusus meneliti tentang leadership (kepemimpinan) dalam sistem pengendalian karhutla di Indonesia. Begitu juga dalam buku senada yang bisa menjadi referensi, karena tak cukup bila dijabarkan di tulisan ini. 


Ia yang sering terlupakan

Hampir empat tahun saya mengikutinya mengurus karhutla. Dari api tiada sampai api membara, lalu padam, kemudian membara lagi, dan padam lagi. Dari musim kemarau hingga musim hujan. Saya ikut merasakan emosinya saat menemukan begitu banyak kelicikan para oknum yang sengaja membiarkan adanya bara api.

Saya juga menyimak bagaimana ia terus belajar dari satu demi satu peristiwa, serta upayanya terus mencari solusi dalam waktu sesingkat-singkatnya, kemudian mengambil kebijakan berani setelahnya. Ia sebegitunya serius mengurus karhutla. Secara sistematis berupaya mengurai satu persatu benang kusut yang saling taut bertaut.

Terkadang, melihatnya saja sudah lelah. Apalagi menjalaninya sendiri. Berlebih-lebih ia mengurus karhutla yang memang rutin saban tahun terjadi di Indonesia. Karenanya saya sering hanya bisa mengelus dada ketika caci maki bertubi-tubi menghujaninya secara membabi buta. Jadi merasa ironi sekali.

Bahkan pernah muncul berita yang meminta Presiden Jokowi mencopot Siti Nurbaya dengan menyebutnya sebagai biang kerok terjadinya karhutla di 2019. Mereka sepertinya mendadak lupa bahwa karhutla sudah terjadi berpuluh tahun nyaris tanpa solusi. Setelah 2015, dalam kurun waktu kurang dari setahun telah terbentuk sistem pengendalian yang belum pernah ada sebelumnya.

Hingga tiga tahun berikutnya --2016-2018, untuk pertama kalinya tak ada karhutla secara nasional. Berhasil tak ada seharipun asap lintas batas, setelah sebelumnya Indonesia harus rutin meminta maaf pada rakyat negara tetangga. Siti Nurbaya jatuh bangun mengatasi karhutla melalui kewenangan yang dimilikinya.

Mereka selalu mengira karhutla dan asap hanya akan hilang karena hujan tanpa mempelajari lebih jauh tentang fakta cuaca dari lembaga terkemuka. Saat negara pemilik hutan dan gambut di belahan dunia lainnya membara gila di empat tahun terakhir, Indonesia justru mampu mengatasi karhutla lebih cepat dari prediksi sebelumnya. 

Tahun 2015, karhutla menghanguskan sekitar 2,6 juta hektare. Karhutla terjadi dalam hitungan bulan di masa transisi pemerintahan. Sebenarnya ini bukan angka terbesar dalam sejarah panjang karhutla di Tanah Air. Karena pada tahun 1997/1998, berbulan-bulan jutaan rakyat Sumatera dan Kalimantan termengap-mengap menghirup racun asap dampak membaranya sekitar 10-11 juta hektare lahan termasuk hutan.

Di masa-masa suram itu, Indonesia ternyata belum memiliki sistem pengendalian karhutla yang utuh menyeluruh. Artinya, titik api dan asap itu ya nyaris dibiarkan begitu saja. Pejabat pusat turun, datang dan pergi. Namun, izin-izin tetap saja jalan terus. Tidak ada penegakan hukum yang konkret saat itu. Tidak ada pencabutan izin, tidak ada sanksi administratif apapun. Hanya pemadaman semampunya.

Gambut dibiarkan membara lalu berganti hamparan sawit dan akasia. Nyaris tidak ada yang menyentuh urusan karhutla dari sumber masalah utamanya, yakni tata kelola ekosistem gambut. Kita patut berterimakasih pada seluruh Presiden Indonesia karena telah melahirkan banyak kebijakan hijau sejak tahun 1990. Semua kebijakan itu kemudian dikoreksi dan semakin diperkuat.

Hingga kemudian, lahir Inpres Nomor 11 Tahun 2015 terkait 'keroyok bersama karhutla'. Melalui Inpres itu, sebenarnya urusan karhutla jelas menjadi tanggung jawab lebih dari 20-an kementerian dan lembaga, termasuk para kepala daerah. Namun, saat musim Karhutla tiba, semua mata seolah tertuju pada seorang Siti Nurbaya. Ia seolah jadi 'samsak kemarahan' saat musim karhutla. Namun, ketika karhutla-nya berhasil diatasi, Siti Nurbaya seperti terlupakan lagi.



Saat bersama Kapolri dan Panglima TNI meninjau penanggulangan Karhutla (Foto: Istimewa)

Babak baru intervensi kebijakan

Pasca kejadian 2015, dalam hitungan bulan kemudian muncul intervensi berbagai kebijakan dari Manggala, tempat Siti Nurbaya berada. Barulah mulai ada perubahan mendasar tentang kerja bersama mengatasi karhutla. Barulah terdengar ada gaung kehadiran negara melalui penegakan hukum.

Siti Nurbaya memikul tanggungjawab sangat berat. Alam sudah terlalu sekarat berpuluh tahun diintervensi tangan-tangan manusia serakah, dan untuk menyeimbangkannya dibutuhkan intervensi kebijakan-kebijakan berani.

Siti Nurbaya menjadi Menteri Kehutanan yang mengeluarkan izin prinsip paling terkecil sepanjang sejarah republik ini. Dalam waktu kurang dari setahun, pemerintah mengambil kebijakan moratorium izin sawit dan moratorium izin keseluruhan di lahan gambut. Dulu izin diobral, kini semua izin dihentikan. 

Hutan yang memang sudah nyaris habis diberi napas untuk berhenti terus 'disiksa dan diperkosa', seraya direhabilitasi kerusakan-kerusakannya. Moratorium izin seolah memberi jeda untuk harimau, gajah, orang utan dan para penghuni hutan berkembang biak di dalam rumah mereka yang sudah dirusak manusia serakah.

Penghuni hutan adalah bagian dari rantai ekosistem menjaga keberlanjutan hidup manusia. Analogi sederhananya: jika hutan semakin berkurang, rantai makan hewan hutan putus, maka hewan-hewan itu akan datang ke kampung-kampung mencari mangsa untuk memenuhi pakan mereka. Di situlah sering terjadi konflik antara manusia dan hewan-hewan. Agar konflik itu berkurang, maka hutan untuk hewan harus dijaga, sementara dalam waktu yang sama pengelolaan hasil hutan juga harus tetap bisa menjadi sumber makan manusia.

Maka, seiring moratorium itu, penguasaan hak pengelolaan lahan hutan perlahan digeser. Dulunya masyarakat sekitar hutan hanya gigit jari melihat kekayaan alam dikuras. Dari hasil penelitian bahkan menunjukkan bahwa rakyat di sekitar kekayaan hutan justru hidup sangat miskin. 

Teman saya seorang camat pernah bercerita, pernah ada kejadian satpam perusahaan diminta mengusir rakyat petani sekitar hutan dengan melepaskan anjing. Tanaman masyarakat yang siap panen bahkan sengaja diracun. Sesadis itulah cerita-cerita rakyat kecil sekitar hutan.

Kemudian dilakukan langkah korektif izin pengelolaan. Sebelum 2015, penguasaan lahan oleh rakyat kecil hanya sekitar empat persen. 96 persen sisanya izin diobral pada korporasi raksasa --yang beberapa di antaranya juga dimiliki para asing dan aseng. Setelah 2015, penguasaan lahan melalui izin untuk rakyat terkoreksi menjadi 33 persen dan akan terus bergerak naik melalui program Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria.  

Saya mengingat sepenggal kalimat Siti Nurbaya di hadapan rakyat petani saat mendampingi Presiden Jokowi menyerahkan SK Perhutanan Sosial. Katanya: Mulai sekarang, tidak boleh ada lagi rakyat yang dikejar-kejar dalam hutan!


Aktif dengan langkah korektif

Mengurai persoalan karhutla hanya ringan dalam omongan, namun begitu rumit dan pelik di lapangan. Siti Nurbaya sampai menggandeng MUI hingga keluar fatwa haram pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja. Namun karena yang diatur adalah manusia dan perubahan landscape alam dalam skala yang begitu luas, berlapis kebijakan hingga fatwa ulama tidak mempan bagi penjahat karhutla. 

Ia jauh dari jangkauan apresiasi meski  2016-2018 tercatat sebagai tiga tahun pencapaian terbaik penurunan hotspot sejak Indonesia merdeka. Pernah ingin membelanya secara terbuka, ia malah balik bertanya: Buat apa harus dibela? Dalam situasi begini (terkait karhutla dan asap) harus sabar menerima kemarahan rakyat. Yang penting tetap tunjukkan pemerintah bekerja keras. Mengurai masalah ini memang bukan masalah mudah, tapi optimis saja, tetap fokus bekerja saja. Pemadaman dan penegakan hukum jalan terus. Ikhtiar kita dilakukan sekaligus minta pertolongan Tuhan.

Begitulah adanya Siti Nurbaya. Ia seperti tidak terlalu peduli dengan popularitas sebagai pejabat publik. Ia hanya fokus pada kerja merombak dan membangun sistem pengendalian yang utuh dengan berpijak pada berlapis kebijakan, mulai dari Inpres 11/2015 dan Peraturan Pemerintah 57/2016 tentang Ekosistem Gambut. 

Siti Nurbaya kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 32/2016 tentang Pengendalian Karhutla, disusul sekitar lima Peraturan Menteri dan dua Surat Keputusan Menteri yang muara utamanya agar karhutla tidak lagi terjadi berulang di masa-masa mendatang.

Nyaris di semua kebijakan-kebijakan itu tak memberi sedikitpun celah 'para konglomerat nakal' bisa bermain-main mengabaikan keberadaan Negara. Dulu mereka yang berduit mengatur Negara, oleh Siti Nurbaya, sekarang Negara hadir mengatur mereka. Contoh kecil saja dari hadirnya kebijakan itu:

Dulunya ada perusahaan lahannya terbakar berulang, luasnya sekitaran luas Ibu Kota Jakarta, namun mereka tak punya alat pemadam dan bahkan tak punya tim pemadam.  Saat terbakar maka mereka hanya membiarkan saja, karena tau tak akan ada yang mengevaluasi izin dan tak akan ada penegakan hukum. SEKARANG tak bisa begitu lagi. 

Lewat kebijakan berlapis Menteri LHK, semua perusahaan kini wajib memasukkan soal pengendalian karhutla dan perlindungan ekosistem gambut dalam Rencana Kerja Usaha (RKU) mereka. Jika nurut, izin lanjut. Jika tidak, jangan harap bisa dapat perpanjangan izin. Titik! 

Meski berat, sangat berat, pada akhirnya satu persatu perusahaan-perusahaan itu mulai patuh. Bahkan sekarang mereka ada yang punya tim dan peralatan pengendalian karhutla yang lebih canggih --dari yang sebelumnya tidak ada. Ia mungkin tidak berjuang langsung memadamkan karhutla dengan memegang selang air di atas lahan gambut yang membara, namun mata pena dan jarinya bergerak kencang membubuhkan tanda tangan peraturan garang yang saling menguatkan satu sama lain, lengkap dengan sanksi hukum yang ditegakkan secara konsisten. 

Suatu hari, KLHK pernah kalah gugatan perdata terkait tata kelola gambut. Saya spontan bertanya, "bagaimana nasib kami kelak para korban asap nantinya Bu Menteri dengan kekalahan ini?"

Jawabannya kala itu kira-kira begini: Tenang saja. Mereka boleh menang di satu peraturan, tapi saya masih punya instrumen melalui peraturan lainnya. Nanti bisa dikawal dan kita kunci disitu. Kita buat tapak kebijakan yang kuat, agar mereka tak bisa bermain-main lagi ngibulin rakyat.

Begitulah Siti Nurbaya. Sangat kalem di luar, namun sangat keras dan tegas di dalam. Ia stabil saat di luar, namun bisa menggebrak-gebrak di dalam bila ada yang bermain-main dan mempermainkan sistem. Analogi sederhana, ia keras tapi tak mau asal gebuk. Membunuh tikus tanpa perlu membakar lumbung, karena ia tau lumbung itu menjadi gantungan hidup jutaan rakyat. Cukup tikus-tikusnya aja yang dipentungin, jika tak mempan baru dimatiin.


Garangnya penegakan hukum

Baru di masa Siti Nurbaya genderang perang melawan penjahat karhutla berbunyi kencang dan garang. Ditandai dengan membentuk unit khusus setingkat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum yang tidak pernah ada sebelumnya. 

Target penindakan hukum lingkungan bukan lagi penjahat karhutla 'kelas teri atau ikan cupang, tapi ikan kakap, ikan gabus sampai ikan paus'.

Baru di masanya penegakan hukum sekelas Kementerian berani menyeret pelaku karhutla dari kalangan korporasi tanpa negosiasi. Tidak ada celah korporasi mau berkelit itu ini dari peraturan tata kelola gambut dan peraturan tentang sistem pengendalian Karhutla.

KLHK berkolaborasi dengan melibatkan para Ahli dari berbagai Perguruan Tinggi. Juga memperkuat kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnnya, mendorong agar para hakim yang mengadili kasus karhutla menguasai hukum lingkungan. Karena pernah ada kasus lingkungan yang dipimpin oleh hakim Pengadilan Agama! Tapi itu dulu, kalo sekarang kualitas Jaksa dan Hakim makin mumpuni menjerat para perusak lingkungan. 

Korporasi yang masih nakal suka biar bakar-bakar hanya akan melalui tiga pintu: hukum pidana, perdata, hingga administrasi.

Ditjen Gakkum KLHK yang baru lahir di 2015 telah memberikan 523 sanksi administrasi meliputi 4 pencabutan izin, 21 pembekuan izin, 360 paksaan pemerintah, 23 peringatan tertulis, dan 115 surat peringatan. Ini belum termasuk kasus terbaru dari Karhutla 2019, dimana ada 78 lahan perusahaan yang lahannya terbakar telah disegel dan sedang diproses hukum.

Melalui hukum pidana ada 530 kasus yang ditangani Gakkum KLHK, sedangkan 151 kasus hukum pidana difasilitasi bersama Polri dan Kejaksaan. 

Selain kasus Karhutla, ada lebih dari 1.100 kasus penegakan hukum yang ditangani dalam kuran waktu empat tahun. Kasus tersebut terkait pembalakan liar, perambahan kawasan, dan perburuan satwa dilindungi. Kurang lebih 800 kasus telah diberikan sanksi administratif dan 721 kasus dibawa ke pengadilan dengan sanksi pidana.

Melalui hukum pidana ada 71 kasus karhutla, dan melalui sengketa perdata total ganti rugi dari penegakan hukum lingkungan mencapai Rp18,3 Triliun, terbesar sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia.  

Pasti akan ada yang nanya begini ''Yang sudah dieksekusi berapa?''. Bagi saya pribadi itu ranah (case) yang berbeda karena ada kewenangan pengadilan dan lembaga lainnya di sana. Hal terpenting adalah, Siti Nurbaya membuktikan bahwa Negara hadir menindak penjahat lingkungan.

Untuk menegakkan itu saja SUSAHNYA LUAR BIASA, karena menyeret para pemilik modal skala besar, bahkan menindak korporasi dengan kepemilikan saham lintas negara. 

Berani mengambil tindakan hukum dan berhasil membuktikan di mata hukum mereka bersalah, itu saja sudah satu kemajuan yang nyaris tidak pernah didengar di masa-masa sebelumnya. 

Saya heran saat masih ada yang mengatakan "Penegakan hukum karhutla tidak ada dan tidak tegas". Lha emangnya dulu ada penegakan hukum karhutla yang segarang seperti era Siti Nurbaya? Jika ada, silahkan dijawab pake data agar bisa sama-sama jadi referensi kita semua.

Bahkan sebagai bentuk konsistensinya dalam hal penegakan hukum, mungkin tak banyak yang tahu, bahwa seorang Siti Nurbaya belum pernah sekalipun menginjakkan kaki ke 'halaman rumah' perusahaan-perusahaan yang terseret kasus Karhutla. Silahkan cari jejak digitalnya kalau ada. Ia sekonsisten itu dalam hal penegakan hukum.

Dengan konsistensi intervensi kebijakan dalam sistem pengendalian karhutla, Indonesia berhasil menurunkan titik api atau hotspot, dari angka 2,6 juta ha di 2015 turun menjadi 510,5 ha (2018). Begitu pula dengan titik api dari 70.971 ribu (2015), turun ke 3.844 (2018).

Artinya hotspot berkurang sekitar 94,5 % bila menggunakan Terra-Aqua Modis, atau berkurang 82 % bila menggunakan data satelit NOAA (ke 3.915 titik di 2018).

Saat kejadian karhutla lagi tahun 2019, sistem yang dipersiapkan sedemikian rupa (dari yang sebelumnya tidak ada) mulai bekerja. Melalui sistem pula, tim kerja terpadu berusaha keras agar asap tidak bertahan selama berbulan-bulan. Tidak lagi gagap tanggap seperti tahun-tahun sebelumnya. Hingga saat ini semua unsur tim terpadu sedang bekerja keras.


Digebuk sana sini

Karena gempuran berlapis kebijakan dan penegakan hukum, serta sikap yang konsisten sulit dinego, Siti Nurbaya mulai 'dimusuhi'.

Ia beberapa kali diseret ke berbagai pengadilan, digugat sana sini, didemo berkali-kali, ditekan, difitnah, didesak-desak agar diganti, bahkan pernah dikirimi 'teror' pesan caci maki dalam jumlah ribuan, dan dia tetap tenang-tenang saja. 

Meski 'digebuk sana sini', Siti Nurbaya tetap teguh pada pendiriannya. Kokoh dengan kebijakan-kebijakannya. Tidak terhitung saya pernah menyarankan agar ia mau membela diri keluar, namun justru saya yang dinasehati suruh bersabar. 

Lebih kurang tunjuk ajarnya begini: "Biarkan saja. Mata yang memandang, mulut yang berkata, tidaklah sama dengan beratnya bahu yang memikul. Biarkan saja, karena kebenaran pasti akan menemukan jalan seiring waktu. Jangan repot-repot dipaksakan mereka harus tau dan mengerti, buat apa? untuk apa? Lebih baik fokus bekerja dan kelak seiring waktu akan terlihat hasilnya, insyaAllah, saya sudah banyak mendapat pertolongan Tuhan".

Begitulah...ia seolah yakin bahwa Tuhan selalu bersamanya. 

Perihal keyakinan pada Tuhan, jadi ingat beberapa kali kesempatan harus bersabar menunggunya selesai shalat dhuha. Suatu ketika saya pernah bertanya, bagaimana bisa di tengah padatnya tugas negara ia masih sempat shalat sunah itu? Kira-kira jawabannya begini ''Justru dengan shalat Dhuha, semua kerjaan saya terasa enteng dikerjakan. Kerja sekuat apapun hanyalah bagian kecil dari ikhtiar manusia, selebihnya saya tetap butuh pertolongan yang lebih besar, pertolongan Allah SWT,''. 

Seketika saya merasa malu hati pingin ngaca  ''Hei, elu kapan terakhir melibatkan Tuhan untuk menghadapi urusan dunia dengan shalat dhuha? (Tutup muka).


Siti Nurbaya dan Presiden Jokowi (Istimewa)


Menghindari publikasi

Siti Nurbaya jauh dari publikasi berlebih. Ia tidak begitu eksis untuk narsis, meski banyak diam-diam melakukan hal humanis.

Contoh kecilnya, ia begitu perhatian pada kerja tim pemadam di lapangan. Suatu malam ia pernah minta  tolong pada saya mencarikan nomor telephone anggota Manggala Agni yang cedera saat bertugas di Riau. Ia mendapat kabar dari media sosial dan seketika mengirimi bantuan dengan nominal lumayan. Setelah itu ia berpesan pada saya "Tolong jangan diberitakan ya...". Itu terjadi beberapa kali. 

WA-nya juga selalu aktif 24 jam 7 hari seminggu. Ia sangat responsif dengan semua aduan, darimanapun, siapapun, kapanpun. Ia bahkan memberi ruang seluas-luasnya akses informasi ke nomor handphone pribadi, dan handphone seluruh pejabat eselon I dan II diwajibkan aktif bahkan di hari libur.

Tidak banyak yang tahu. Ia sering diam-diam turun ke lapangan tanpa ada protokoler resmi dan sorotan lensa kamera media. Ia bahkan pernah menghabiskan malam lebaran dengan turun langsung ke lokasi konflik lahan. Setelah keliling sidak hanya ditemani seorang ajudan, ia langsung pulang ke Jakarta, lanjut bekerja membawa PR hasil sidak-sidak sendirinya itu.

Ia setiap pagi mengecek sendiri jumlah hotspot, lalu mengecek lagi saat sore untuk memastikan hasil kerja pemadaman. Lalu mengecek malam hari memastikan lagi. 

Ia sangat proaktif menghubungi para Kepala Daerah, hingga memberi semangat seorang Kepala Dinas yang mengurusi karhutla di tingkat tapak. 

Seorang Kepala BPBD Provinsi rawan karhutla dalam penelitian saya berkata "Dulu dikirimi atau dihubungi sekelas Direktur saja sudah sangat senang. Sekarang kita malah sering berkomunikasi dengan Menteri. Meski Bu Siti cuma mengirimi pesan ucapan terimakasih, rasanya lelah kami mengurusi api jadi terobati dan jadi penambah semangat bekerja".

Saya yakin tidak banyak yang tau, Siti Nurbaya memilih tidak hadir menerima penghargaan bergengsi beberapa waktu lalu demi menjaga jutaan hati rakyat korban asap, dan tetap memilih fokus konsenstrasi mengatasi karhutla dari sekedar hadir di forum resmi untuk menerima penghargaan yang menyanjung puji dirinya.

Padahal penghargaan GLOBAL LANDSCAPE FIRE AWARD 2019 yang diterimanya itu baru pertama kali diberikan kepada seorang Menteri dari Global Fire Monitoring Center (GFMC) yang terafiliasi dengan PBB untuk kerja Pengurangan Bencana (UNISDR) dan Pengurangan Risiko Bencana (UNDRR).

Ia menjadi Menteri pertama di dunia yang diakui peran serta keberhasilannya mengkombinasikan antara sains dan pengetahuan ke aplikasi praktis dan pragmatis kebijakan serta langkah-langkah konkrit lapangan, untuk mengurangi dampak buruk kebakaran hutan terhadap lingkungan dan kemanusiaan secara global.

Saat penyerahan penghargaan (yang akhirnya diwakili Dirjen PPI), Executif Director GFMC yang bermarkas di Freiburg Jerman, Prof. Dr. Dr.h.c. mult. Johann G. Goldammer memberi penilaian khusus tentang sosok Siti Nurbaya dengan kutipan lebih kurang berikut ini:

''Saya pribadi telah banyak bekerja dengan lembaga pemerintah, ilmuwan, dan profesional selama lebih dari 30 tahun. Terlepas dari banyaknya kemajuan yang kami capai secara kolektif, tidak pernah mungkin rasanya meyakinkan para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan untuk menghentikan deforestasi. Namun dengan pengangkatan Menteri Siti Nurbaya oleh Presiden Joko Widodo, situasi berubah secara drastis. Ini adalah pertama kalinya sejak awal 1980-an, ketika masalah deforestasi dan perubahan penggunaan lahan dengan api mulai meningkat, seorang politisi (pejabat publik) mengambil tindakan tegas. Nurbaya memainkan peran penting dalam bertindak sesuai dengan hukum nasional dan perjanjian internasional yang ada, mengembangkan aturan baru dan mengawasi pelaksanaan/penegakannya secara ketat,''.

Begitulah Siti Nurbaya. Ketika dunia mengakui kiprahnya, ia tetap memilih kerja sunyi di dalam negeri. 


Merah Putih

Saya pernah terheran-heran, saat pernah ada yang menyebut Siti Nurbaya pro pada kepentingan asing, bahkan menyebut bahwa pemerintah tengah menjual kekayaan alam Indonesia.

Mereka jelas tidak tahu bahwa ada MERAH PUTIH di hati Siti Nurbaya untuk menjaga tiap jengkal Republik ini beserta segala harga diri INDONESIA. Ia melawan segala bentuk kampanye hitam negara asing yang mencoba-coba mengintervensi Indonesia dengan isu deforestasi, termasuk di dalamnya masalah sawit dan karhutla. 

Ia membawa dan mendorong Indonesia berada di jalur yang benar untuk mengelola ekosistemnya sendiri, harus oleh rakyat dengan segala bentuk kreatifitas dan inovasi ala rakyat, dengan segala kedaulatan yang dimiliki Indonesia, bukan hasil tekanan dari mereka-mereka yang menyimpan kepentingan. 

Bahkan meski masih banyak oknum LSM asing menekannya dengan segala cara, Siti Nurbaya tetap konsisten bersikap dengan keyakinannya sendiri untuk Indonesia.

Ia juga menjadi Menteri kehutanan pertama yang berani membongkar dan menindak perusahaan asing yang melanggar aturan cara berbisnis yang baik dan benar di Republik ini. 

Ia sangat ramah untuk kepentingan investor di sektor pengelolaan sumber daya alam, dengan memangkas prosedur rumit menjadi lebih singkat padat tepat namun tetap berkelanjutan.

Saya masih sangat ingat dan mencatat kalimat krusialnya di hadapan para pengusaha sektor kehutanan, termasuk pada seluruh jajarannya di puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup se Dunia tahun 2017, kira-kira saat itu begini katanya:

Alam perlu diperlakukan secara proporsional, dan tidak primitif dimanfaatkan hanya untuk mengeruk keuntungan segelintir orang, dengan merugikan banyak rakyat lainnya. Untuk itulah secara filosofis dan dalam praktisnya, sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam.

Manusia hendaknya tidak hanya bisa mengambil, tetapi juga harus mampu memberi. Lingkungan dan alam kita membutuhkan perlindungan. Sangat signifikan kebutuhan itu sekarang.

Usaha ramah lingkungan mengatasi perubahan iklim dapat sejalan dengan investasi untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi jangan sekali-kali ada upaya 'mengelabui' bahwa perlindungan lingkungan akan menghambat investasi. Itu tidak benar sama sekali.

Diperlukan upaya sungguh-sungguh melindungi dan memulihkan lingkungan sebagai komitmen kuat menjamin hak-hak konstitusional warga negara termasuk generasi mendatang. Karena yang kita nikmati hari ini hanyalah sebatas pinjaman dari generasi kita nanti.

Satu nafaskan antara perlindungan dan pengelolaan, serta jangan dikotomikan investasi dan lingkungan. Dibutuhkan kejujuran dalam prakteknya. Mari kita aktualisasikan praktek-praktek keselarasan itu dengan kejujuran. Untuk Indonesia kita.

Saya sangat mengingat kalimatnya "...pemerintah boleh saja salah tapi tak boleh berbohong. Karena dari kesalahan-kesalahan akan disusun perbaikan-perbaikan. Sementara kalau berbohong, tak akan pernah bisa digunakan untuk memperbaiki kesalahan".

Seperti misalnya dari kesalahan tata kelola gambut di masa lalu. Setelah dikoreksi, gambut Indonesia yang tadinya begitu terkenal selalu dibakar, kini menjelma menjadi laboratorium 'raksasa' bagi negara-negara pemilik gambut lainnya di dunia untuk belajar. 

Siti Nurbaya seolah sedang memberi sinyal bahwa Indonesia sedang menuju 'taubatan nashuha' menyeimbangkan kembali ekosistem alam guna memenuhi amanat UUD 1945 khususnya pada Pasal 28 huruf H ayat 1. 

Dengan berbagai langkah korektif di atas, di masa Siti Nurbaya angka deforestasi Indonesia turun drastis, bahkan menjadi capaian angka penurunan paling signifikan dibandingkan sejak era industrialisasi mulai menyapa negeri ini (1980-1990). Pasti tidak banyak yang taukan?


Bukan Menteri sempurna

Dengan sikapnya yang 'begitu tertutup', banyak yang mungkin kurang mengenal kiprah seorang Siti Nurbaya. 

Apakah kerjanya sempurna? TENTU TIDAK!!!

Ia hanya manusia biasa, bukan pesulap yang bisa sim salabim mengubah hamparan kebun sawit llegal menjadi hutan kembali. Atau tiba-tiba mengubah rumah sekolah, Puskesmas, Perkantoran, hingga perkampungan seketika menjadi hamparan gambut lagi sebagaimana harusnya. Atau mendadak abrakadabra bisa menjadikan jutaan rakyat sekitar hutan sejahtera semua. Tentu tidak akan mampu ia begitu. 

Tak cukup 5 tahun untuk membenahi kerusakan hasil berpuluh-puluh tahun silam. Ia memang belum selesai bertugas dengan sempurna. Saya yakin ia belum bisa menjawab semua persoalan rakyat yang dicatat dalam buku tulisnya. 

Namun paling tidak, ia paripurna dengan telah mewariskan banyak kebajikan dalam kebijakan, yang bisa jadi pegangan buat kita semua untuk menilai kerja kinerja siapapun penerusnya kelak.

Saya melihat ia sudah memberi pengabdian terbaik pada Bangsa dan Negara, dari usia kepala dua hingga sampai kepala enam, dan itu bukan waktu yang singkat. 

Jujur terkadang saya tak sampai hati juga bila ia terus dicaci maki dan memilih bersabar begitu saja tanpa pembelaan berarti. Saya juga pengkritik setianya, namun tidak mengkritik membabi buta tanpa menyodorkan solusi (silahkan dibaca kembali tulisan-tulisan saya di tahun 2015 dan setelahnya).

Karena itu pula, andailah nanti Siti Nurbaya tak lagi menjadi Menteri, saya mungkin akan sangat berbahagia. Ia bisa beristirahat bersama anak cucu dan keluarganya.

Namun andailah ia masih tetap diberikan kepercayaan, maka saya akan banyak-banyak berdoa, semoga ia tetap menjadi seorang Siti Nurbaya yang kuat dan sabar. Tetap menjadi Siti Nurbaya yang cekatan tangannya menulis curahan hati rakyat di buku kecil yang selalu dibawanya kemana-mana. 

Jadi Menteri atau tak jadi Menteri, bagi saya pribadi ia tetap menjadi sumber inspirasi untuk mendalami berbagai ilmu, mulai dari ilmu landscape, ilmu tata kelola SDA, ilmu gambut, ilmu Avatar (Tanah, Air, Udara dan Api), ilmu sabar, ilmu pantang menyerah, ilmu ikhlas, ilmu mengelola risau, ilmu memanejemen hati yang galau, dan ilmu menghadirkan TUHAN saat bekerja. 

Terimakasih Ibu Siti...
Telah meninggalkan jejak-jejak kenangan berbilang zaman.

Sekaligus mohon maaf bertahun-tahun selalu menyinyiri Ibu setiap waktu tentang berbagai persoalan di kampung halaman saya di Riau. Ibu adalah kawan pendengar sekaligus penerima kritik yang begitu sabar. 

Terimakasih Ibu Siti... 
Pengabdianmu, luapan amarahmu, ketegasanmu, istiqomah hatimu untuk membela rakyat, bahkan kesedihan-kesedihanmu, andaipun mereka tak tau, Allah Taala pasti Maha Tahu. 

Terimakasih Ibu Siti...
Untuk kerja keras dan kerja nyata meski hasilnya tak bisa langsung dinikmati seketika. Seperti keyakinan sebelumnya, kebenaran pasti akan menemukan jalan pulang pada waktu yang tepat. Kelak.

Terimakasih Ibu Siti...untuk kerja keras dan kerja sunyi bagi jutaan rakyat Republik Indonesia selama 5 tahun ini.


Afni Zulkifli
Mahasiswi S3 Administrasi Publik/Pemerhati Karhutla


Era ide adalah kumpulan tulisan dari para pemikir negeri ini. Kami mau era ide bisa memberikan pemahaman baru bagi pembaca media ini. Jika ada opini kamu mengenai sebuah peristiwa politik, hukum atau apa pun, silakan kirim tulisan ke [email protected]. Isi tulisan adalah pendapat pribadi dari penulis dan bukan cerminan dari sikap redaksi.
 

Tag: kebakaran hutan

Bagikan: