Didukung Kemenkeu, BPDLH Siap Kawal Perubahan Iklim di Indonesia

Tim Editor

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya (dok. Istimewa)

Katowice, era.id - Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP24, yang digelar di Katowice, Polandia, fokus pada penerapan Paris Agreement, yang disepakati pada 2015. Indonesia sebagai salah satu pendukung siap turut melaksanakan kesepakatan yang bertujuan mengendalikan perubahan iklim secara global tersebut. 

Adapun komitmen pemerintah Indonesia mengawal implementasi dampak perubahan iklim, secara konkrit pada Pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Di mana para Menteri Kabinet Kerja saling bahu membahu mengawal reformasi pengelolaan dana lingkungan hidup yang lebih transparan dan akuntabel.

Dituturkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, mengatakan pihaknya telah menerima secara resmi dukungan dari Menkeu Sri Mulyani terkait pembentukan BPDLH. Seperti diketahui, BPDLH merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. 

Surat dari Menteri Keuangan tertanggal 3 Desember 2018, diterima Menteri LHK tanggal 4 Desember 2018, di tengah pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim (COP)24 di Katowice, Polandia.

"Terimakasih pada Bu Menkeu Sri Mulyani, yang meskipun tidak bisa hadir namun tetap mengikuti perkembangan dari Tanah Air," kata Menteri Siti Nurbaya dalam keterangan pers yang diterima era.id, Kamis (6/12/2018).

"Ini semakin memperjelas kesiapan Indonesia melaksanakan implementasi kesepakatan Paris, dan yang paling penting menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 28H," tambahnya.

Kemenkeu bersama dengan KLHK telah mengawal pembentukan BPDLH agar segera beroperasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana lingkungan hidup, serta keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kedua kementerian dalam berbagai kesempatan juga sudah menyampaikan tentang rencana pembentukan BPDLH dalam pertemuan bilateral dengan beberapa kontributor potensial.



Menteri Siti Nurbaya yang saat ini tengah memimpin delegasi Indonesia pada COP24 di Polandia, menegaskan bahwa sudah ada mekanisme dan kesiapan untuk setiap dukungan dana mengatasi lingkungan, termasuk isu perubahan iklim. 

"Langkah ini penting sebab sudah cukup banyak prestasi masyarakat Indonesia dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim, seperti reduksi emisi gas rumah kaca yang menjadi indikator, " tegasnya.

Target pada tahun 2030, NDC Indonesia akan menurunkan sekitar 29 persen emisi GRK atau setara 2,8 Giga ton CO2. Dari data yang ada, pada tahun 2016 tercatat penurunan yang dicapai sudah mencapai 8,7 persen, dan tahun 2017 sudah finalisasi hitungan sebesar 10,8 persen.

"Dengan adanya mekanisme keuangan ini, kita berharap dukungan internasional dan juga dalam negeri, seperti dana reboisasi dan lainnya nanti bisa diatur," kata Menteri Siti Nurbaya."Semoga semakin mudah dan mendatangkan kebaikan,"tambahnya.

Sebelumnya telah ditegaskan Menteri Siti Nurbaya, bahwa Indonesia telah cukup maju dalam implementasi Paris Agreement. Dalam arti kerja-kerja membumi di lapangan kompak dilakukan pemerintah bersama masyarakat, aktivis, LSM juga dunia usaha.

Salah satu keunggulan kerja implementasi Paris Agreement di Indonesia adalah partisipasi semua pihak dan cukup lengkap. Ini disebutnya sebagai modal dasar Bangsa yang sangat membanggakan. 

"Saya optimis kita bisa laksanakan kerja-kerja lingkungan dengan pas, baik menurut rule book konvensi internasional dan terutama karena perintah UUD 1945. Kita kerja yang baik saja," tegas Menteri Siti Nurbaya.

Melalui NDC, Indonesia berkomiten menurunkan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41 persen melalui kerjasama internasional

 

Tag: klhk hari perempuan internasional

Bagikan: