Musim PK Koruptor Usai Artidjo Pensiun

Tim Editor

Ilustrasi (era.id)

Jakarta, era.id - Sulit untuk tidak menyebut kalau mantan hakim agung Artidjo Alkostar memang musuh koruptor. Faktanya, begitu Artidjo pensiun, mereka ramai-ramai mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Artidjo selama ini memang dikenal sebagai ganjalan bagi koruptor untuk mengajukan upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi. Sering kali, para koruptor yang mengajukan kasasi maupun upaya peninjauan kembali atau PK, hukumannya malah diperberat Artidjo.

Apakah berarti hakim agung lain di MA tidak segarang Artidjo? Tidak punya bukti juga untuk menjawabnya. Tapi setidaknya Komisi Yudisial berharap Mahkamah Agung akan bertindak independen dalam menangani maraknya para koruptor mengajukan PK. Lembaga tertinggi peradilan ini seharusnya tidak bisa diintervensi siapapun.

"Maraknya kasus terpidana korupsi yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK), hal itu sudah menjadi hak setiap orang atau warga negara, sementara Mahkamah Agung (MA) juga wajib memeriksa dan mengadili pengajuan PK yang masuk," kata Juru Bicara KY Farid Wajdi, Jumat (13/7/2018).

"Bila saat Pak Artidjo pensiun kemudian banyak terpidana korupsi mengajukan PK, kemungkinannya adalah karena sosok Pak Artidjo sehingga para terpidana korupsi tersebut menunggu beliau pensiun," sambung Farid.



KY percaya MA bisa membuktikan tidak akan mudah diintervensi oleh pihak mana pun, termasuk para terpidana korupsi. Farid juga berharap publik juga harus melihat bagaimana pertimbangan hukum dan kualitas putusan perkara korupsi menjadi lebih baik.

"KY juga tidak ingin berasumsi bahwa dengan banyaknya PK, dan tidak adanya Artidjo, berarti MA akan memutus para terpidana korupsi dengan hukuman lebih ringan atau bahkan bebas. Jangan hanya berfokus pada berat atau ringannya vonis pada tindak pidana korupsi," ucapnya.

"Sebab jika hanya bergantung pada besaran vonis, maka ke depan akan sangat lemah untuk dipatahkan. Apalagi besaran vonis juga telah ditetapkan pada undang-undang," jelasnya.

Dalam empat bulan terakhir, setelah Artidjo pensiun, sudah ada delapan koruptor mengajukan PK. Bekas anggota DPRD Sumatera Utara Guntur Manurung adalah terpidana teranyar yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Guntur adalah koruptor yang terbukti menerima suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Selain Guntur, ada juga nama mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (30 April 2018), mantan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari (15 Mei 2018) dan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (4 Juni 2018), mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi (25 Juni 2018), Choel Mallarangeng (9 Juli 2018), dan mantan Menteri ESDM Jero Wacik (10 Juli 2018).
 

Tag: hakim agung artidjo alkostar mahkamah agung

Bagikan: