Sungguh Dagelan Tak Lucu dengan Melepas Syafruddin Temenggung

Tim Editor

Ilustrasi hukum (pixabay)

Jakarta, era.id - Indonesia Coruption Watch (ICW) maupun publik merasa kecewa dengan putusan Mahkamah Agung (MA) melepaskan bekas Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung dari jerat hukuman. 

Rasanya 'aneh bin ajaib' saja, melihat kerja keras penyidik dan penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani perkara Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). Dimentahkan begitu saja oleh para hakim MA. ICW melihat putusan MA ini telah memengaruhi pandangan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

"Padahal pada pengadilan sebelumnya, Syafruddin dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam perkara ini, sehingga yang bersangkutan dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara. Tentu putusan ini akan berimplikasi serius pada tingkat kepercayaan publik pada lembaga peradilan," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya dengan bertajuk 'Putusan MA atas Kasus BLBI Dagelan Hukum', Rabu (10/7/2019).

Kurnia menilai, langkah KPK yang menggiring praktik rasuah ini ke ranah pidana sudah tepat. Apalagi putusan MA memang anti mainstream karena mementahkan tiga putusan pengadilan sebelumnya; praperadilan, pengadilan tingkat pertama, dan tingkat banding.

Terlebih dengan banyaknya pihak-pihak yang selalu menggiring isu ini ke hukum perdata dapat dibenarkan, jika selama masa pemenuhan kewajiban dalam perjanjian Master of Settlement Acquisition Agreement (MSAA) pihak yang memiliki hutang tidak mampu untuk melunasinya, bukan justru mengelabui pemerintah dengan jaminan yang tidak sebanding. 

"Jadi tidak ada landasan hukum apapun yang membenarkan bahwa perkara ini berada dalam hukum perdata ataupun administrasi," imbuhnya.

Kendati demikian ICW, tetap mengacungi jempol untuk KPK yang langsung tancap gas dalam mengusut keterlibatan Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim. Pasangan suami istri itu merupakan tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI. Sekali pun, banyak pihak yang menganggap putusan MA akan menggugurkan penyidikan KPK. 

"Tentu pendapat ini keliru, karena pada dasarnya Pasal 40 UU KPK telah menegaskan bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Jadi, KPK dapat tetap melanjutkan penyidikan dan bahkan melimpahkan perkara Nursalim ke persidangan," paparnya. 

Selain fokus pada dua tersangka yang merupakan pasangan suami istri itu, lembaga antirasuah itu diminta tetap berupaya memulihkan kerugian negara sebesar Rp4,58 triliun.

ICW juga mendesak Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA) untuk memeriksa tiga hakim yang memutus kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung. Di mana ada tiga hakim yang menangani perkara itu yaitu, ketua majelis hakim Salman Luthan, Syamsul Rakan Chaniago dan Mohamad Askin sebagai anggota.

Sekali pun dalam amar putusannya, terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat antarhakim. Salman Luthan sepakat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun Syamsul Rakan memandang tindakan Syafruddiin merupakan perbuatan hukum perdata. Sementara Mohamad Askin menilai perbuatan Syafruddiin masuk ranah hukum administrasi.

"Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka hakim tersebut harus dijatuhi hukuman," tutupnya.

Sunat Vonis Koruptor Pasca Artidjo Pensiun

Jauh sebelum lepasnya Syafruddin Arsyad Temenggung dari jerat hukuman. ICW sudah memprediksi akan terjadinya gelombang kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) dari narapidana maupun terdakwa korupsi ke Mahkamah Agung.

Setidaknya mereka berbondong-bondong menempuh dan mengajukan upaya hukum luar biasa, usai Artidjo Alkostar pensiun dari posisi hakim agung. "Hampir keseluruhan narapidana yang mengajukan PK justru mendaftar sesaat setelah hakim Artidjo purna tugas per Mei 2018 lalu," ungkap Kurnia seperti dinukil dari Antara, (13/3).



Baca Juga: Musim PK Koruptor Usai Artidjo Pensiun

Memang selama bertugas di MA, hakim Artidjo jadi sosok menakutkan bagi para koruptor. Sebab bukannya meringankan, upaya hukum luar biasa yang dilakukan koruptor justru diperberat saat ditangani olehnya. 

Sebagai contoh, MA sebelumnya tercatat mengabulkan PK yang diajukan Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng dalam kasus suap proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor. Hasilnya, hukuman Choel berkurang 6 bulan, dari yang seharusnya 3,5 tahun menjadi hanya 3 tahun.

Terbaru, MA melepaskan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung daru jerat hukumannya. Padahal dia sudah divonis pada pengadilan tingkat pertama dengan hukuman 13 tahun penjara, yang juga dikuatkan pada tingkat banding dengan hukuman 15 tahun penjara.
 

Tag: korupsi blbi kpk mahkamah agung icw

Bagikan: