Tommy Soeharto Mungkin Lupa dengan Reformasi 1998

Tim Editor

Ketum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra (Foto: berkarya.id)

Jakarta, era.id - Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto sukses mendapat perhatian publik. Pernyataan Tommy tentang menjamurnya angka korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ramai-ramai dipergunjingkan orang.

Tommy mungkin lupa, atau pura-pura lupa apa yang terjadi tahun 1998 silam saat gelombang reformasi bergemuruh di seantero negeri. Kalau Tommy lupa, mungkin para tim nya bisa langsung meng-klik tautan ini karena kami pernah mengupas tuntas apa yang terjadi kala itu. Supaya mas Tommy enggak gagal paham.



Saat dimulai kepemimpinan Orde Baru, Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraannya, 16 Agustus 1967, mengatakan rezim Orde Lama tidak mampu memberantas korupsi. Soeharto akan membasmi korupsi hingga ke akar-akarnya.    

Soeharto memang mengeluarkan Keppres Nomor 228 Tahun 1967 tentang pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada 2 Desember 1967. Tupoksi dari TPK di Keppres tersebut untuk membantu pemerintah memberantas korupsi secepat-cepatnya. TPK bisa melakukan tindakan pencegahan untuk meminimalisasi terjadinya korupsi dan bisa melakukan penindakan secara lugas, cepat, dan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Urusan prestasi, dikutip dari 'Koran Merdeka, 4 Januari 1970', dalam kurun waktu 2 tahun setelah terbentuk, TPK mampu menggarap 177 perkara korupsi, 144 di antaranya terselesaikan dan dibawa ke pengadilan, 37 kasus lainnya saat itu masih berjalan. 

Namun, dari penuntasan kasus korupsi itu, TPK tetap mendapat kritik karena dinilai hanya berani 'berenang di kolam dangkal' alias hanya berani mengungkap kasus korupsi skala kecil.



Banyak di antara kasus korupsi besar yang menyeruak saat itu belum diselesaikan atau bahkan belum diungkap sama sekali. Salah satunya kasus Pertamina dan Coopa, hingga muncul penilaian publik TPK kurang berani mengungkap kasus korupsi yang bersinggungan dengan pejabat tinggi atau kroni Presiden Soeharto. 

Mas Tommy, saat Orde Baru berkuasa, ingatkah apa yang dikerjakan Siti Hardiyanti Rukmana (anak Soeharto), Bambang Trihatmodjo (anak), Halimah Trihatmodjo (menantu), Siti Hediati Hariyadi (anak) dan Sudwikatmono (sepupu). Mereka adalah anggota MPR. 

Kala Orde Baru tumbang, sejumlah keluarga pejabat yang duduk manis di parlemen, memilih mundur. Istri ketua MPR/DPR, Sri Rochmadiyati Harmoko; istri Mendagri, P Agustini Syarwan Hamid; dan dua keluarga dekat Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita mengundurkan diri dari lembaga legislatif. Kemudian Pimpinan MPR/DPR juga mengaku telah menerima surat pengunduran diri dari keluarga Menhankam Pangab Wiranto, Rugaiya dan Amalaia Sianti dari keanggotaan MPR.



Tapi di saat mereka ramai-ramai mundur, apa yang dilakukan keluarga Cendana kala itu? Belum terlihat keinginan dari mereka untuk mengundurkan diri.

Dan cuma Soeharto juga selama sejarah negeri ini berdiri, yang mengangkat putrinya sebagai menteri. Siti Hardijanti Rukmana, anak sulung Presiden Soeharto diangkat sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Pembangunan VII, menggantikan Endang Kusuma Inten Soeweno. 
 

Tag: peringatan 20 tahun reformasi

Bagikan: