Tim Editor
"Saat ini sedang berlangsung proses rotasi sekitar 15 direktur, kepala biro, kepala bagian di KPK. Proses kepegawaian semestinya bertujuan baik namun beresiko menyimpang. Proses yang diduga tidak transparan, penentuan posisi rotasi yang tidak diketahui persis dasar kompetensinya dan dugaan pelanggaran prinsip dasar KPK," kata Yudi kepada wartawan, Rabu (15/8/2018).
Yudi bilang, kalau rotasi dan mutasi jabatan sebenarnya merupakan hal yang biasa dalam suatu proses berorganisasi. Namun, yang jadi persoalan adalah tidak adanya kriteria, transparansi, dan tata cara yang jelas sehingga berpotensi merusak independensi.
"Didasarkan sistem yang dibangun secara kuat memastikan organisasi dijalankan secara transparan dan akuntabel yang tercantum menjadi dua asas KPK sesuai Pasal 5 UU KPK," ungkapnya.
Jika pimpinan mengacu pada hal tersebut maka peran masing-masing elemen dapat saling mengawasi, sehingga potensi korupsi bisa dicegah. Jika memaksakan adanya rotasi maka akan timbul konflik kepentingan. "Tanpa adanya hal tersebut, maka rotasi dan mutasi berpotensi dapat menjadi sarana untuk menyingkirkan orang-orang yang berupaya untuk tetap kritis dalam menjalankan roda organisasi," jelas Yudi.
Parahnya lagi, Yudi menyebut kalau rotasi ini dilakukan maka sangat mungkin SDM KPK mengalami kemunduran. Sebab, Yudi menilai rotasi dan mutasi ini bukan karena sistem, melainkan kepentingan. Sehingga ia meminta agar rotasi dan mutasi yang dilakukan pimpinan segera dihentikan.
"Faktor-faktor tidak obyektif berpotensi muncul dalam proses mutasi dan rotasi, seperti munculnya resiko kesepakatan setengah kamar yang melahirkan tatanan yang dapat menjinakkan kekritisan dan profesionalitas serta obyektifitas," ucapnya.
