Kenapa Hakim Doyan Selingkuh dan Gratifikasi?

Tim Editor

Ilustrasi palu hakim (Pixabay)

Jakarta, era.id - Komisi Yudisial (KY) mendapati 657 hakim yang diketahui melakukan pelanggaran kode etik. Belakangan pelanggaran yang paling banyak terungkap soal gratifikasi dan perselingkuhan.

Dari 657 pelanggaran yang dilakukan, KY juga sudah mengusulkan sanksi kepada 537 hakim dengan rincian berupa sanksi ringan kepada 393 hakim. Kemudian sanksi sedang kepada 92 hakim terlapor dan sanksi berat untuk 52 hakim terlapor.

Adapun jenis pelanggaran terbanyak adalah bersikap tidak profesional dan tidak cermat, termasuk dalam kesalahan penulisan putusan baik itu kekeliruan maupun kekhilafan pada penulisan pertimbangan atau amar putusan.  

"Banyak terjadi justru memunculkan masalah substansi yang tidak dapat ditelorir (invalidated). Dalam beberapa kasus, salah ketik putusan dapat berdampak tidak dapat dieksekusinya suatu putusan atau bahkan menghilangkan hak-hak para pihak dalam proses hukum acara," kata Juru Bicara KY, Farid Wajdi kepada wartawan, Rabu (15/8/2018).

Dari tahun 2009-2017 telah dilaksanakan sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang menyebabkan 49 orang hakim menerima sanksi. Diketahui tren kasus pelanggaran KEPPH yang ditangani dalam sidang MKH pada 2009-2012, mayoritas merupakan kasus penyuapan.

"Dari 49 sidang MKH yang telah dilaksanakan, ada 22 laporan karena praktik suap dan gratifikasi, yaitu sekitar 44,9%. Praktik suap dan isu jual beli perkara ini juga selalu menghiasi sidang MKH pada setiap tahunnya," jelas Farid.

Sedangkan terbanyak lainnya yang dilakukan oleh para hakim berupa kasus perselingkuhan-pelecehan dengan 17 perkara atau sekitar 34,7% telah disidangkan di MKH. Kasus lainnya pun juga tak kalah banyak, antara lain bersikap indisipliner, mengonsumsi narkoba, memanipulasi putusan kasasi dan pemalsuan dokumen.


Ilustrasi (pixabay)

Farid menilai, ragam masalah yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik sangat erat hubungannya dengan perilaku seorang hakim dan tidak terlepas dari faktor budaya hukum dan sistem nilai yang dianut. Sistem nilai yang bersemayam di alam kejiwaan atau mentalitas hakim sangat menentukan perilaku etik hakim dalam menangani perkara.

"Pada kasus perselingkuhan. Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran pilihan nilai-nilai oleh hakim yakni dari nilai-nilai ideal atau objektif  hukum ke nilai-nilai pragmatik atau subjektif yang dipentingkan diutamakan oleh hakim dalam penanganan perkara tertentu. Artinya penanganan suatu perkara dapat menjadi sumber komoditi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik politik maupun ekonomi," paparnya.

Untuk itulah, KY mendorong proses pengangkatan/rekrutmen yang benar-benar mempunyai kualitas untuk menjawab kebutuhan. Hakim juga harus mempunyai kemampuan profesional serta moral dan integritas tinggi.

"Selain itu, diperlukan pula penguatan lembaga pengadilan yang independen dan akuntabel (judicial accountability), bebas, tidak memihak dan penataan kembali struktur dan lembaga kekuasaan kehakiman yang ada (shared responsibility)," pungkasnya.
 

Tag: hakim kena sanksi komisi yudisial

Bagikan: