Tim Editor
ERA.id - Kepergian sosok Dyah Sujirah atau yang dikenal sebagai Sipon menyisakan duka, terutama bagi keluarga dan para aktivis HAM. Istri penyair dan aktivis Wiji Thukul ini semasa hidupnya diketahui terus berjuang.
Hal ini diungkapkan oleh adik Wiji Thukul, Wahyu Susilo saat ditemui di rumah duka pada Jumat (6/1/2022). Ia menganggap Sipon sebagai sosok yang teguh.
"Hampir seperempat abad ia menanti keadilan pulangnya Thukul, kepastian adanya Thukul dan saya kira sampai akhir hayatnya nggak menyerah," ucapnya.
"Kalau di puisi-puisi Thukul ada judul 'Ketika Jenderal Marah-Marah'. Itu Thukul mengakui bahwa analisisnya Mbak Pon mengenai situasi terkini saat itu. Sehingga Thukul harus melarikan diri. Ini memperlihatkan Mbak Pon bukan hanya istri aktivis, tetapi dia itu aktivis sendiri," urai Wahyu.
Sebab Sipon sendiri selama ini aktif menjadi insiator dari para keluarga korban yang mencari kepastian orang hilang. Ia aktif dalam Ikatan Orang Hilang Indonesia (IKOHI). Bahkan Sipon juga yang mendorong agar Komnas HAM menerbitkan sertifikat korban pelanggaran HAM terutama untuk orang-orang hilang.
"Mbak Pon memperjuangkan adanya sertifikat atau surat keterangan korban pelanggaran HAM. Dan akhirnya Komnas HAM itu menjadi preseden (baik) untuk korban-korban yang lain. Ini membuktikan bahwa Mbak Pon sendiri adalah pejuang HAM," katanya.
Untuk itu, dia berharap agar semangat Sipon ini tetap hidup, meskipun Sipon sendiri telah tiada. Termasuk para keluarga korban yang hilang pada peristiwa 98, keadilan tetap dicari.
"Meskipun Mbak Pon sudah tidak ada, semangat untuk mencari keadilan, mencari kepastian Wiji Thukul dan korban-korban hilang lainnya tetap kita lanjutkan," katanya.
Ia mengungkap, kedua anak Sipon dan Wiji Thukul, Fitri Nganthi Wani dan Fahar Merah akan tetap memperjuangkanya. "Saya kira Wani dan Fajar juga akan terus menyanyi. Akan terus berpuisi melanjutkan apa yang selama ini disuarakan Mbak Pon," kata Wahyu.
Salah satu jalan yang akan ditempuh yakni melalui tim non yudisial pemerintah yang diharapkan bisa menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM). Menurut Wahyu, hal ini menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk mengedepankan persoalan HAM.
"Saya kira ini jadi pelajaran juga bagi mereka (pemerintah) untuk mengedepankannya. Sebab ini urgent. Banyak korban yang menanti keadilan sampai tidak bisa menikmati apa yang seharusnya dia dapatkan dari proses penegakan HAM itu sendiri," ucapnya.
