Ada Penyimpangan Hukum di Kasus Meiliana

Tim Editor

Ilustrasi (era.id)

Jakarta, era.id - Tak akan ada yang menyangka, bila keluhan Meiliana soal suara azan di masjid dekat rumahnya di Tanjung Balai, membuatnya dipenjara selama 1,5 tahun. Pengadilan Negeri Medan mengeluarkan vonis Meiliana bersalah melakukan penistaan agama.

Hukuman selama 1,5 tahun itu dianggap SETARA Institute tidak tepat dan merupakan sebuah bentuk penyimpangan yang dilakukan aparat penegak hukum di Medan.

"Proses hukum atas Meiliana merupakan akumulasi penyimpangan kerja aparat penegak hukum dari mulai kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sekaligus menggambarkan lemahnya institusi pengadilan atas tekanan massa kelompok intoleran," kata Ketua Setara Institute Hendardi, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/8/2018).

Selain itu, SETARA melihat PN Medan terlalu memaksakan diri untuk memutus perkara Meiliana sebagai tindakan penistaan agama, sebab keluhan yang disampaikannya itu tak dapat dikategorikan sebagai peristiwa hukum.

"Pengadilan bukan bekerja di atas mandat menegakkan keadilan sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 tapi bekerja di bawah tekanan massa. Peradilaan atas Meiliana adalah bentuk trial by the mob yang merusak integritas lembaga peradilan," jelas Hendardi.

Baca Juga: Kasus Meiliana, Hakim Jangan Tunduk Pada Kaum Intoleran

Dalam keterangan tertulis itu, Hendardi juga menyebut adanya bentuk intoleransi, cara berpikir dan diskriminatif yang masih melekat dalam institusi peradilan di Indonesia. Alih-alih dapat mengambil tindakan nyata untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, tapi tidak bersikap adil.

"Intoleransi bukan hanya tumbuh di tengah masyarakat tapi juga merasuk ke banyak kepala aparat penegak hukum dan penyelenggara negara," ungkapnya.

Menurut pengamatan LSM ini, kasus Meiliana juga berjalan di luar koridor hukum dan fair trail. Proses ini awalnya juga dimulai karena sentimen SARA terhadap Meiliana. Apalagi, pasca pengerusakan vihara dan klenteng oleh sekelompok massa, desakan ormas, dan kelompok intoleran, MUI Sumatera Utara kemudian mengeluarkan fatwa bahwa Meiliana melakukan penistaan agama.

"Selama proses peradilan dan persidangan selalui diwarnai tekanan psikologis terhadap hakim, jaksa, terdakwa, serta penasehat hukumnya dengan kehadiran ormas seperti Front Umat Islam (FUI) dan kelompok intoleran lainnya," ungkap Hendardi.

Baca Juga: PBNU: Katakan Azan Terlalu Keras Bukan Penodaan Agama

Pada konteks yang lebih besar, SETARA Institute menilai bahwa berbagai ketidakadilan dan ketidaktepatan penerapan hukum dalam kasus-kasus penodaan agama di Indonesia mengindikasikan bahwa reformasi hukum penodaan (blasphemy law) harus segera dilakukan. 

"SETARA juga meminta agar MK merevisi UU No 1/PNPS/1945 dengan berorientasi pada pemberantasan ujaran kebencian, pemidanaan hasutan dan pidana kebencian," lanjutnya.

Grafik pelanggaran intoleransi di Indonesia (era.id)
 

Tag: jaga toleransi jaga indonesia

Bagikan: