Tim Editor
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan bahwa kenaikan anggaran untuk parpol itu ditetapkan pada akhir masa bakti Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Djarot Saiful Hidayat.
"Kami cek rupanya kenaikan 10 kali lipat itu terjadi pada tanggal 2 Oktober 2017, pada saat penetapan APBD Perubahan," ucap Anies, di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2017).
Anies menjelaskan, anggaran untuk parpol sudah diatur dalam PP Nomor 5/2009 di mana masing-masing parpol hanya mendapatkan Rp108 per suara. Namun dalam APBD 2017, anggaran parpol sudah melibihi ketentuan, yakni Rp410 per suara.
Anies menginstruksikan agar anggaran untuk parpol dalam APBD 2018 disamakan dengan draf APBD Perubahan era Djarot. Instruksi itupun dilaksanakan oleh jajarannya, namun faktanya saat dicek tidak sesuai dengan PP Nomor 5/2009.
"Pada saat itu angka bantuan belanja kepada partai politik dari angka Rp1,8 miliar, meningkat Rp17,7 miliar ditetapkan pada 2 Oktober 2017, kemudian perdanya keluar 13 Oktober 2017," ucap Anies.
Anies menegaskan saat terjadi peningkatan 10 kali lipat anggaran untuk parpol dalam draf APBD 2017, dia tak punya kuasa karena belum masuk dalam pemerintahan.
"13 Oktober 2017 adalah hari terakhir (Djarot menjabat) sebelum kami menjabat dan mulai bertugas. Kami mulai betugas 16 Oktober 2017," ujar Anies.
Karena bantuan dana parpol ini, Anies merasa dirinya telah dijebak.
"Ternyata ada bom waktu yang ditinggalin nih, di ujung yang kami bilang menyamakan ternyata diujung minggu-minggu terakhir (anggaran parpol) dinaikkan 10 kali lipat. Ya sudah, kami terima kenyataan itu," ucap Anies.
