Menurut Direktur Program Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Aria Bima, pemerintahan Jokowi hanya mengikuti sikap dari pemerintahan sebelumnya. Fakta ini perlu diperjelas. Apalagi dengan kemunculan kampanye hitam yang menyerang Jokowi.
"Penghentian film G30S/PKI dilakukan oleh Menteri Penerangan saat itu, dalam hal ini Yunus Yosfiah, seorang Letjen Purnawirawan yang sekarang jadi penasehat timses Prabowo," kata Aria di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/9/2018).
Yunus, kata Aria, memang menghentikan film itu karena munculnya stigma kawasan Halim Perdanakusumah yang jadi Markas TNI Angkatan Udara sebagai tempat menyeramkan. Bagi politisi PDI Perjuangan ini, Juwono Sudarsono juga menjadi pihak yang ikut memutuskan penghentian film tersebut. Saat itu, Juwono menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
"Jadi jangan dianggap penghentian itu seolah-olah oleh Ibu Mega atau Pak Jokowi, Gus Dur, atau Pak SBY. Ini dihentikan Pak Yunus Yosfiah dan Juwono Sudarsono,” tegasnya.
Aria menyayangkan banyaknya kampanye hitam yang tersebar dan menyudutkan Jokowi terkait penghentian film G30S/PKI.
"Seolah-olah Pak Jokowi tidak setuju pemutaran film G30S itu. Ini suatu hal yang dikapitalisasi menjadi isu politik dan itu tidak benar. Pak Jokowi tidak melarang dan membolehkan menonton dan membuat film yang sama supaya kita bisa cerdas untuk memberikan film-film termasuk film Serangan Umum 1 Maret,” tutupnya.
Baca Juga : Kubu Jokowi: Tak Masalah Menteri Masuk Tim Kampanye