Jejak Konflik Cak Imin dengan Sekjen PKB

Tim Editor

Muhaimin Iskandar (Sumber: Instagram/@cakiminnow)

Jakarta, era.id - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi mencopot Abdul Kadir Karding dari jabatan sekretaris jenderal (sekjen) partai. Beberapa pihak meyakini ada konflik internal di balik pencopotan Karding. Memang, keputusan ini cukup mengejutkan banyak pihak, pasalnya pencopotan Karding dilakukan di tengah kepadatan agenda politik partai jelang Pemilu 2019. Tapi, sejatinya ini enggak begitu mengejutkan, sebab Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar memang cukup sering terlibat konflik internal dengan sekjennya.

Coba berangkat dari pencopotan Karding. Sulit untuk enggak menduga ada konflik yang terjadi di internal PKB. Buktinya, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin turut berpendapat sama. Dia bilang, sangat mungkin konflik internal melatarbelakangi pencopotan Karding yang kemudian digeser ke posisi Ketua PKB. Kata Ujang, konflik internal yang mungkin terjadi adalah perbedaan pandangan antara Muhaimin dan Karding.

"Pergantian elite partai termasuk di PKB kemungkinan saja ada masalah di internal. Bisa saja ada perbedaan pandangan antara ketumnya dengan sekjen yang lama. Sehingga sekjen yang lama terpental. Dan diganti dengan yang baru ... Bukan di tengah jalan. Jika pergantian di tengah jalan, kemungkinan ada masalah internal," tutur Ujang.

Cak Imin --sapaan akrab Muhaimin-- sejatinya sempat menepis adanya konflik internal di tubuh partainya. Kata Cak Imin, pergantian posisi Karding sengaja dilakukan agar Karding fokus pada tugasnya di Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Tapi, pernyataan Cak Imin pun jadi janggal jika melihat posisi wakil-wakil ketua di dalam TKN Jokowi-Ma'ruf yang seluruhnya justru diisi sekjen-sekjen partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf.

Dengan dicopotnya Karding, otomatis cuma PKB-lah yang menempatkan sosok di luar jabatan sekjen sebagai wakil ketua TKN Jokowi-Ma'ruf. Ujang bilang, Cak Imin boleh saja menutupi persoalan internal partainya, tapi berbagai fakta yang justru bertolakbelakang dengan pernyataan Cak Imin membuat bau konflik justru makin kuat tercium. Apalagi menggeser seorang sekjen ke posisi ketua DPP.

"Harusnya Karding ditempatkan di tempat yang lebih tinggi lagi, baik di eksekutif ataupun legislatif. Biasanya mantan sekjen partai itu jatahnya menjadi Menteri," kata Ujang.

Biar enggak ganggu tugas?

Atau sebutlah pernyataan Cak Imin soal keinginannya memfokuskan Karding ke TKN Jokowi-Ma'ruf betul. Tapi, dengan menempatkan seorang menteri yang masih menjabat ke posisi sekjen partai, apa lebih masuk akal dalam logika "fokus bertugas"?

Kita semua tahu, sekjen adalah posisi paling sibuk di dalam sebuah partai politik. Bahkan di tahun politik semacam ini, tugas yang dipegang sekjen dipastikan jauh lebih gila dari biasanya.

Pengamat politik Universitas Paramadina, Toto Sugiarto mengatakan, sangat enggak tepat menempatkan seorang pejabat sekelas menteri ketenagakerjaan ke posisi sekjen partai, lebih-lebih dalam periode politik seperti sekarang.

"Dia akan kehabisan waktu untuk mengurus kementerian. Artinya, posisinya (menggantikan) Abdul Kadir Karding itu sangat merugikan posisi dia (Hanif) sebagai pejabat publik," kata Toto sebagaimana ditulis Republika, Minggu (30/9).

Bukan yang pertama

Pergantian sekjen di masa kepemimpinan Cak Imin bukan pertama kali ini saja. Sejak peralihan kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Cak Imin langsung terlibat masalah dengan Sekjen PKB, Zanubah Arifah Chafsoh alias Yenny Wahid. Saat itu, tahun 2008, Wakil Sekjen DPP PKB, Helmy Faishal Zaini menjelaskan, pemberhentian Yenny turut didasari oleh temuan tim investigasi DPP PKB soal terjadinya infiltrasi, intimidasi, intrik, serta dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Yenny dan rekan-rekannya.

Saat itu, Helmy menjelaskan, langkah yang dilakukan Yenny Cs setelah penerbitan SK Nomor 3072/DPP-02/4/A.3/4/2008 dinilai inkonstitusional dan melanggar AD/ART partai. Selain itu, Muhaimin Iskandar yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB menduga Yenny Wahid adalah dalang yang memotori pelengseran dirinya dari kursi ketua umum DPP PKB.

Pasca dipecatnya Yenny Wahid, posisi Sekjen diisi oleh Lukman Edy. Setelah menjabat kurang lebih selama dua tahun sebagai Sekjen PKB, orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Percepatan Daerah Tertinggal pada masa pemerintahan SBY ini pun didepak oleh Cak Imin di tahun 2010.

Saat itu, Ketua DPP PKB, Eman Hermawan mengatakan, Sekjen PKB Lukman Edy dipecat karena ada perbedaan visi antara dirinya dengan Cak Imin. Kata Eman, akhirnya Lukman Edy saat itu dipecat dengan alasan Lukman Edy dianggap enggak aktif di dalam kepengurusan partai. Menurut Eman, hal tersebut adalah alasan yang sengaja diada-ada oleh Cak Imin.

"Bukan tidak aktif. Tapi memang Lukman Edy dan Muhaimin berbeda visi dalam membesarkan PKB ... Lukman Edy pro islah tanpa syarat alias merger dengan spirit PKB 1999, dengan para kyai sebagai penopang utama PKB, sedangkan Muhaimin ingin islah dalam pengertian akuisisi karena pemenang dalam sangketa hukum. Bagi Muhaimin, penopang utama PKB adalah elite partai di semua level," kata Eman sebagaimana ditulis Republika kala itu.

Tag: bara di pkb

Bagikan: