Airlangga Ketum Golkar, Reshuffle Makin Dekat?

Presiden Joko Widodo sejak awal sudah menyatakan para menterinya tidak boleh rangkap jabatan. 

Contohnya saat Puan Maharani yang langsung nonaktif sebagai Ketua bidang Politik dan Keamanan PDI Perjuangan karena menjadi Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, atau Wiranto yang melepas jabatan Ketua Umum Partai Hanura karena ditunjuk Jokowi menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Terkait Khofifah, dia sudah menyampaikan surat pemberitahuan berniat maju sebagai cagub pada Pilkada Jawa Timur 2018 kepada Jokowi. Meski tidak diwajibkan mundur sebagai menteri, namun Khofifah tetap meminta izin pada Jokowi sebagai pertanggungjawaban etik.

Sementara Airlangga, mengklaim sudah mendapat izin Jokowi untuk menjadi Ketua Umum Golkar. Soal posisinya dalam kabinet, Airlangga pasrah pada keputusan Jokowi.

"Itu kan hak prerogratif Presiden," kata Airlangga, beberapa hari lalu.

Bulan lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan reshuffle pasti akan terjadi awal 2018. Alasannya karena ada menteri yang maju menjadi calon kepala daerah.

"Kalau ada menteri yang maju (jadi calon anggota) DPR, Ibu Khofifah jadi maju pilgub, ya pasti diganti dong," ungkap Tjahjo, di Bandung, November lalu.

Reshuffle memang hak prerogatif Presiden, tapi pergantiannya diharap tidak mengganggu kinerja, apalagi gaduh.