Tim Editor
Jokowi bilang, tambahan dana kelurahan ini bisa digunakan untuk memperbaiki selokan serta jalan di kampung-kampung. Karenanya, Jokowi heran jika ada pihak yang menyangkut paut hal ini dengan urusan politik.
"Ini dana ini untuk rakyat kok. Jangan dihubung-hubungkan dengan politik. Dikit-dikit dihubung-hubungkan dengan politik. Tidak rampung-rampung kita ini," ujar Jokowi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (23/10/2018).
Padahal, lanjut dia, kehidupan masyarakat tidak hanya bermuatan politik, melainkan sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, sejumlah politikus selalu menghubungkan kebijakannya yang ia lakukan dengan politik.
"Itulah kepandaian para politikus. Mempengaruhi masyarakat. Hati-hati. Memang bnyak politikus yang baik-baik. Tapi juga banyak sekali politikus yang sontoloyo. Saya ngomong apa adanya saja," ucap dia.
Karenanya, Jokowi meminta agar masyarakat dapat menyaring isu yang benar dan tidak benar. "Jangan sampai kita ini dibawa dipengaruhi oleh politikus-politikus yang hanya kepentingan sesaat, mengorbankan persatuan, persaudaraan, dan kerukunan kita," tuturnya.
Baca Juga : Kubu Prabowo Setuju Wacana Dana Kelurahan
Untuk kamu tahu, wacana dana kelurahan itu dilontarkan Jokowi saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018. Kegiatan ini digelar di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali, Jumat (19/10).
Rencananya pemerintah akan mencairkan dana kelurahan dari pemerintah pusat pada Tahun 2019 dengan usulan dana Rp3 triliun pada APBN 2019. Presiden Joko Widodo menyebut dana ini dikeluarkan lantaran ada keluhan dari masyarakat terkait anggaran di tingkat kelurahan.
Hanya saja, wacana pencairan dana kelurahan pada tahun 2019 menjadi polemik karena merupakan tahun politik di mana Jokowi maju sebagai cawapres bersama Ma'ruf Amin. Hal itu dianggap rawan bermuatan politis.
Pencairan dana tersebut pun menuai polemik karena bertepatan dengan tahun politik pemilihan presiden dan legislatif. Koordinator Juru Bicara Tim Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak saat itu beranggapan, bahwa kebijakan Dana Kelurahan memiliki motif politik jelang Pemilu 2019.
