Tim Editor
"Tetapi menyeluruh," ujar Ketua Umum Kosgoro 1957 Agung Laksono, Di Jakarta Convention Ceter (JCC), Selasa (19/12/2017).
Menurut Agung, sebagian besar yang hadir di dalam Munaslub hari ini menginginkan adanya perubahan di tubuh Partai Golkar. Tapi, tentunya seluruh fungsionaris partai yang hadir tidak menginginkan adanya status quo. Harus ada sesuatu yang baru, tetapi semuanya berbasis aturan.
Sebagai ketua umum partai, Airlangga Hartarto tentunya memiliki mandat untuk melakukan revitalisasi, dan membentuk susunan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) yang baru. Kriteria prestasi, loyalitas, dedikasi dan tidak tercela (PLTD) tentunya akan membentuk pakta integritas secara musyawarah nantinya.
"Maka betul-betul, tagline bersih mungkin bisa terwujud dengan cara-cara seperti itu," beber Agung.
Wakil Ketua Sekertaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, revitalisasi di tubuh Golkar penting dilakukan sesuai dengan brand yang ingin dibangun Airlangga Hartarto.
"Tentu, bukan saja pengurusnya yang harus bersih. Kebijakan-kebijaknya juga harus pro kepada pemberantasan korupsi," ujar Ace di lokasi yang sama.
Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga diharapkan tegas terhadap kader yang bermasalah dengan hukum. "Harus punya keberanian tegas. Kader-kader yang bermasalah dengan hukum gitu, pecat. Buat apa dong kita punya tagline Golkar Bersih," tuturnya.
Seperti halnya wacana pemecatan Novanto sebagai kader Golkar. Menurut Ace, ketegasan itu konsekuensi logis dari tindakannya yang melanggar hukum. Terlebih, jika hasilnya sudah inkrah oleh pengadilan.
"Semestinya tagline tersebut direalisasikan dalam bentuk penyusunan kepengurusan baru. Jika ada pengurus DPP yang sudah jelas tersangkut masalah hukum, sebaiknya tidak dimasukan kembali ke dalam kepengurusan baru," tutupnya. (merry)
