Tim Editor
"Partai politik pernah berkomitmen mengusung program perlindungan anak, karena isu anak merupakan penentu masa depan bangsa. Hari ini kita sepakat bahwa timses terus mengawal bagaimana penyalahgunaan anak dalam politik bisa dicegah," tutur Ketua KPAI Susanto.
Susanto menjelaskan, pertemuan ini berangkat dari beberapa laporan yang diterima oleh KPAI terkait keterlibatan anak dalam kegiatan politik. Ia menyebut, baik dari kubu paslon nomor 01 maupun 02 terdapat kasus pelibatan anak dalam kegiatan kampanye.
"Potensi itu ada, kasus-kasus juga sudah dilaporkan KPAI, sedang kita tindak lanuti. Surat ke mabes polri sudsh berproses. Kami akan bagi tugas dengan Bawaslu, karena Bawaslu lah yang mengawal proses politik berjalan baik," jelas Susanto.
Pada kesempatan itu, Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan menyebut ada bahaya yang mungkin terjadi dari pelibatan anak dalam kegiatan politik. Terlebih bila upaya demo politik telah terpapar paham radikal.
"Ada beberapa yang kami sampaikan, seperti yang pada waktu demo lalu. Bukan demonya yang salah tapi kehadiran anak ini yang mesti jadi catatan. Kemudian ada ini anak menggunakan peci dan baju koko memajang foto presiden jokowi yang sudah dicoret. Ini pasti ada mobilisasi dari orang dewasa," tambah Irfan mencontohkan.
Hal senada juga disampaikan, Direktur kelembagaan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Ibnu Bilaludin berharap agar KPAI mampu bersuara keras untuk mencegah pelibatan anak dalam kegiatan poltik.
"Sebelum ada korban kita harus mencegah. Kami mendorong KPAI bekerjsama dengan pihak lain yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Jadi saya berharap KPAI lebih lantang," sebut Ibnu.
