KPU Bakal Putuskan Polemik Larangan Caleg DPD Pengurus Parpol

Tim Editor

Gedung KPU. (Diah/era.id)

Jakarta, era.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rapat pleno yang membahas langkah yang diambil untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan PTUN soal larangan calon anggota DPD Pileg 2019 masih menjabat sebagai pengurus partai politik.

Namun, hari ini KPU belum memutuskan tindakan akhir untuk mematuhi ketiga putusan lembaga peradilan tersebut. Meski demikian, Ketua KPU Arief Budiman menyebut pihaknya telah membuat satu draf pelaksanaan putusannya.

"Opsi kami menindaklanjuti 3 putusan ini dalam satu naskah nah ini yang sekarang drafnya sedang dirapikan. Besok para anggota KPU sudah balik ke Jakarta dan kita akan putuskan. Kita mau menindaklanjuti dengan cara yang satu per satu atau kita buat dalam satu naskah untuk menyimpulkan tindak lanjut dari 3 putusan tersebut," ucap Arief di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018).

Lebih lanjut, Komisioner KPU Wahyu Setiawan bilang ada opsi mekanisme soal tindak lanjut ketiga putusan tersebut, yaitu meminta caleg DPD terpilih untuk melaksanakan putusan MK, yaitu melepaskan jabatan pengurus parpol.


Partai peserta Pemilu 2019. (era.id)

"Pada saatnya nanti ada mekanisme kita mengambil keputusan tentang calon anggota DPD terpilih. Kemudian calon anggota DPD terpilih kan harus dilantik terlebih dahulu. Masa di mana dia ditetapkan sebagai calon anggota DPD terpilih misalnya, sampai dengan pelantikan ini kan ada masa-masa yang kita bisa melaksanakan putusan MK," jelas Wahyu.

"Tetapi, sekali lagi ini opsi-opsi yang tadi dalam rapat pleno itu diwacanakan oleh komisioner. Tapi, pengambilan keputusannya masih besok menunggu komisioner berkumpul semua. Karena kita sebenarnya mendiskusikan tentang opsi-opsi ini kan sudah jauh hari sebelumnya," lanjutnya 

Jalan panjang polemik caleg DPD bermula dari putusan MK melarang caleg DPD masih menjadi pengurus parpol pada periode 2019. Namun, MA memutuskan larangan pengurus parpol menjadi caleg DPD baru berlaku pada 2024. 

Putusan MA tersebut merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menafsirkan jabatan kepengurusan seseorang dalam parpol sebagai "pekerjaan", sehingga tidak boleh menjadi calon anggota DPD.

Putusan MA sebenarnya tidak membatalkan Putusan MK, melainkan membatalkan PKPU, karena dinilai membuat aturan yang berlaku surut. Ditambah, beberapa waktu lalu PTUN memutuskan untuk mengabulkan gugatan Oesman Sapta Odang untuk masuk kembali dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD 2019 yang sebelumnya telah dicoret. 

Tag: caleg bermasalah kpu

Bagikan: